JAKARTA, Probusmedia — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil 18 camat di wilayah Klaten, Jawa Tengah terkait kasus dugaan korupsi Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, Rabu (18/11/2026).
“Hari ini Rabu (18/11), KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi-saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Rabu (18/11/2026).
Belasan camat yang diperiksa yakni, Camat Klaten Selatan, Anna Fajria Hidayati; Camat Klaten Utara, Supardiyono; Plt. Camat Wedi, Sutopo; Camat Kebonarum, I Nyoman Gunadika; Camat Jogonalan, Tri Suryantoro; Camat Kalikotes, Sulistya Setiawan.
Selanjutnya, Camat Gantiwarno, Heru Wijoyo; Camat Prambanan, Amalia Rahmawati; Camat Ngawen, Poniran; Camat Manisrenggo, Rasidi; Cakat Kemalang Sumarsih Kuncoro; Camat Karangnongko, Kusumawati.
Kemudian Camat Jatinom, Agus Sunyata; Camat Tulung, Hendri Pamukas; Camat Karanganom, Joko Handoyo HS; Camat Delanggu, Yoenanti Sinung Noegroho; Camat Wonosari, Sri Wahyuningsih; dan Camat Ceper, Aris Munandar.
Meski begitu, belum diketahui secara detail materi pemeriksaan terhadap para camat tersebut.
“Pemeriksaan dilakukan di Kantor KPPN Surakarta,” ujar Budi.
KPK sudah menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Klaten. Tiga tersangka itu ialah Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, Kepala Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Tengah, Ahmad Luthfi H Rahmatullah dan Muhammad Amin Wahyu Utomo selaku pihak swasta dari PT MWC.
Ketiga tersangka langsung ditahan selama 20 hari pertama di Rutan KPK. Penahanan dilakukan mulai 16 Oktober hingga 4 November 2026.
Dalam kasus ini terdapat lima klaster korupsi. Kelima klaster itu terdiri dari, Pemberian Uang Terkait Pemeriksaan LK Tahun Anggaran
2025; klaster kedua ialah Penerimaan Uang Terkait Pengadaan Barang dan Jasa.
Klaster ketiga yakni, Penerimaan Uang Terkait Tambang Galian C; keempat yakni Penerimaan Rutin Uang Lainnya Terkait BLUD, BUMD &
OPD; dan kelima adalah penerimaan upah pungut.
Sebagai pihak penerima atas dugaan penerimaan dari suap, upah pungut, galian C, dan dan penerimaan lainnya/gratifikasi, Hamenang dianggap telah melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b dan/atau Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 huruf f dan/atau Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Sebagai pihak pemberi, Hamenang dan Muhammad Amin dianggap melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Pasal 605 ayat (1) huruf a atau Pasal 605 ayat (1) huruf b atau Pasal 606 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.
Sedangkan, Ahmad Luthfi selaku pihak penerima, dianggap melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 atau Pasal 606 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal VII angka 49 Pasal 606 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.







