JAKARTA, Probusmedia — Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah menyoroti terkait Kejaksaan ikut menjadi korban penyadapan ilegal Jenderal Listyo Sigit Prabowo cs. Dia menyayangkan terkait tindakan Listyo Sigit cs tersebut.
“Kita sayangkan sekali, kalau seandainya memang kita saling bahu-membahu untuk ya membereskan negara ini menjadi agar lebih baik, tentu lebih baik,” ujar Febrie Adriansyah saat jeda waktu persidangan di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2026).
Namun, Febrie meyakini akan ada perubahan setelah Listyo Sigit Prabowo digantikan oleh Jenderal Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri.
“Ya, dengan pimpinan baru, dengan cara berpikir dan cara kerja yang baru, kolaborasi juga lebih baik, saya yakin ada perubahan,” kata Febrie.
Febrie mengingatkan perubahan yang harus dilakukan oleh Jenderal Suyudi demi kepentingan bangsa dan negara.
“Tapi ingat, semua ini kita lakukan hanya karena untuk bangsa dan negara. Tidak ada kepentingan lain,” kata dia.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkapkan daftar pihak yang menjadi target dugaan penyadapan oleh para tersangka eks Kaporli Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi, dan Irjen Slamet Uliandi.
Suyudi mengatakan penyidik telah memeriksa 28 saksi dan enam ahli dalam penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret Listyo Sigit Prabowo Cs.
Dari 28 saksi yang diperiksa, sebanyak 24 orang merupakan personel internal Polri.
Sementara itu, tiga saksi berasal dari perusahaan penyedia layanan telekomunikasi, yakni Indosat, XL Smart, dan Telkomsel, serta satu saksi dari vendor sistem penyadapan.
Selain itu ada enam ahli yang dimintai keterangan terdiri dari dua ahli informasi dan transaksi elektronik (ITE) serta empat ahli pidana.
Berdasarkan hasil penyidikan, sasaran penyadapan diduga mencakup sejumlah kalangan, mulai dari Presiden RI Prabowo Subianto, lingkar Istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR dan partai politik, tokoh politik, gubernur, hingga kapolda.
Selain itu, sasaran yang diduga masuk dalam daftar penyadapan meliputi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis, dan mahasiswa.
Suyudi menegaskan, daftar tersebut merupakan bagian dari materi penyidikan dan tidak menunjukkan bahwa pihak-pihak yang disebut terlibat dalam tindak pidana.






