JAKARTA, Probusmedia — Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah buka suara terkait dugaan penyadapan ilegal Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan kawan-kawan.
Febrie mengaku curiga pihaknya disadap ketika mulai menangani kasus-kasus korupsi kakap. Terdakwa korupsi dan TPPU ini menyinggung soal penggeledahan Polri yang dilakukan terhadap kasusnya.
“Tapi, begitu kencangnya kita sedang melakukan penindakan, masa tiba-tiba seperti ini? Nah, kalian kan tahu bahwa tentang kepemilikan emas dan aset di Sentul kan sudah diperiksa orangnya,” kata Febrie.
Dia juga menyinggung soal peristiwa penguntitan Densus 88 di wilayah Cipete pada bulan Agustus 2024 silam.
“Kejadian awal di Cipete ketika kita sedang melaksanakan tugas tiba-tiba ada Densus yang tertangkap oleh pengamanan saya itu kan sudah pasti itu. Pasti kita juga terikuti sejak tahun 2024 ya kejadiannya,” bebernya.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkapkan daftar pihak yang menjadi target dugaan penyadapan oleh para tersangka eks Kaporli Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi, dan Irjen Slamet Uliandi.
Suyudi mengatakan penyidik telah memeriksa 28 saksi dan enam ahli dalam penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret Listyo Sigit Prabowo Cs.
Dari 28 saksi yang diperiksa, sebanyak 24 orang merupakan personel internal Polri.
Sementara itu, tiga saksi berasal dari perusahaan penyedia layanan telekomunikasi, yakni Indosat, XL Smart, dan Telkomsel, serta satu saksi dari vendor sistem penyadapan.
Selain itu ada enam ahli yang dimintai keterangan terdiri dari dua ahli informasi dan transaksi elektronik (ITE) serta empat ahli pidana.
Berdasarkan hasil penyidikan, sasaran penyadapan diduga mencakup sejumlah kalangan, mulai dari Presiden RI Prabowo Subianto, lingkar Istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR dan partai politik, tokoh politik, gubernur, hingga kapolda.
Selain itu, sasaran yang diduga masuk dalam daftar penyadapan meliputi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis, dan mahasiswa.
Suyudi menegaskan, daftar tersebut merupakan bagian dari materi penyidikan dan tidak menunjukkan bahwa pihak-pihak yang disebut terlibat dalam tindak pidana.






