JAKARTA, Probusmedia — Universitas Indonesia (UI) resmi melarang penggunaan rokok dan rokok elektronik atau vape di seluruh lingkungan kampus.
Rektor UI, Heri Hermansyah menandatangani Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 40 Tahun 2026 tentang Kawasan Tanpa Rokok Universitas Indonesia di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Dalam aturan tersebut, definisi rokok mencakup berbagai produk tembakau dan turunannya, termasuk cerutu, shisha, rokok elektronik, vape, hingga produk tembakau yang dipanaskan atau diuapkan.
“Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tabacum, nicotiana rustica, dan/atau spesies lainnya atau zat turunannya atau sintetisnya termasuk shisha, rokok elektronik, vape, produk tembakau yang dipanaskan, diluapkan, dan/atau bentuk lainnya yang mengandung nikotin dan/atau tar dengan atau tanpa bahan tambahan,”
demikian bunyi Pasal 1 poin 3 peraturan tersebut, dikutip dari MUI Digital.
Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) ini bertujuan menciptakan kualitas udara yang sehat dan bersih, meningkatkan produktivitas serta pelayanan umum, sekaligus menekan jumlah perokok dan mencegah munculnya perokok pemula di lingkungan kampus.
Aturan tersebut juga dimaksudkan untuk membentuk generasi mahasiswa yang sehat dan cerdas serta mengurangi risiko kebakaran di lingkungan UI.
Peraturan Rektor UI itu tidak hanya melarang aktivitas merokok dan menggunakan vape, tetapi dilarang memproduksi, mengiklankan, mempromosikan, menjual, maupun membeli rokok di kawasan kampus.
Larangan juga berlaku terhadap kerja sama dan pendanaan kegiatan di lingkungan kampus.
UI menyatakan tidak akan menerima sponsor maupun hibah dari perusahaan rokok atau institusi yang memiliki citra tersebut untuk kegiatan mahasiswa, pendidik, maupun tenaga kependidikan.
Pembatasan serupa diterapkan dalam pemberian beasiswa. UI tidak menerima beasiswa yang bersumber dari perusahaan rokok atau institusi yang memiliki citra terkait rokok.
Selain itu, UI tidak akan memberikan beasiswa kepada calon penerima yang merupakan perokok aktif.
“UI tidak menerima beasiswa yang berasal dari perusahaan rokok atau institusi yang memiliki citra terkait dengan rokok. UI tidak memberikan beasiswa kepada calon penerima yang merupakan perokok aktif,” demikian bunyi Pasal 13 ayat 1 dan 2.
Setiap penyelenggara kegiatan di lingkungan kampus juga diwajibkan mengumumkan ketentuan Kawasan Tanpa Rokok kepada masyarakat.
MUI Haramkan Vape
Sementara itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga menetapkan Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL) atau vape.
Dalam fatwa yang ditandatangani di Jakarta pada 6 November 2026 itu, MUI menyatakan penggunaan vape hukumnya haram.
Ketentuan tersebut juga mencakup produksi dan perdagangan rokok elektrik.
Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh mengatakan keputusan tersebut didasarkan pada dampak buruk vape terhadap kesehatan dan lingkungan serta potensi penyalahgunaannya.
“Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya,” ujar Niam.
MUI menjelaskan, rokok elektrik merupakan perangkat bertenaga baterai yang memanaskan zat seperti nikotin, gliserin, dan perasa untuk menghasilkan uap yang kemudian dihirup pengguna.
MUI juga menyoroti kandungan nikotin yang bersifat adiktif dan dinilai berdampak buruk terhadap sistem saraf serta kesehatan tubuh.
Ketentuan fatwa tersebut tidak hanya menyasar pengguna. MUI juga menyatakan penyalahgunaan vape untuk mengonsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagai perbuatan haram.
Selain itu, produksi dan perdagangan rokok elektrik juga dinyatakan haram.
“Menyalahgunakan rokok elektrik (REL)/vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya hukumnya haram. Memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram,” kata Niam.