Penulis
Fadel Prayoga
Editor
Irfan KamilJAKARTA, Probusmedia — Biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2027 berpotensi kembali naik sekitar 10% hingga 15%, seiring meningkatnya sejumlah komponen biaya haji.
Namun, Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf akan mengupayakan agar kenaikan biaya yang langsung ditanggung jemaah tidak terlalu signifikan.
Irfan mengatakan usulan kenaikan BPIH tersebut masih mempertimbangkan komposisi pembiayaan antara nilai manfaat dan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih).
“Antara 10 sampai 15%. Itu pun kita upayakan pembagiannya dengan nilai manfaat itu bisa berbeda dengan tahun kemarin,”
kata Irfan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/8/2026).
Salah satu faktor yang mendorong kenaikan BPIH adalah perubahan harga bahan bakar minyak (BBM).
Selain itu, pemerintah Arab Saudi telah menghapus layanan akomodasi kelas D sehingga penyelenggara haji Indonesia harus menggunakan layanan kelas C yang memiliki biaya lebih tinggi.
“Jenis layanannya pun berbeda karena pemerintah Saudi sudah menghapus layanan D, kita masuk ke layanan C yang otomatis harganya berubah juga,” ujarnya.
Menurut dia, kenaikan biaya tersebut akan diikuti dengan peningkatan kualitas layanan yang diterima jemaah selama menjalankan rangkaian ibadah haji.
Penggunaan layanan kelas C juga membuat fasilitas yang disediakan pemerintah Arab Saudi menjadi lebih baik dibandingkan kelas sebelumnya.
“Tentu pelayanan di Armuzna, pasti itu berbeda. Tenda-tendanya berbeda, kasurnya berbeda ukuran-ukurannya. Kemudian layanan lain kita berharap makan juga konsumsi akan ada sedikit peningkatan,” ujarnya.
Meski demikian, angka kenaikan BPIH 2027 belum menjadi keputusan final karena masih harus dibahas bersama DPR.
Kementerian Haji dan Umrah dijadwalkan bertemu dengan Komisi VIII DPR RI dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk membahas skema pembiayaan tersebut.
“Tapi nanti akan kita diskusikan dengan teman-teman Komisi VIII DPR RI di Panja BPIH,” katanya.
