JAKARTA, Probusmedia — Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad buka suara terkait sikap parlemen ihwal rencana hak angket dan pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.
Dasco menyatakan DPR masih menunggu salinan resmi putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026 yang mengabulkan permohonan kasasi terkait surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan Wapres Gibran. Tanpa putusan lengkap itu, Dasco mengatakan, DPR belum dapat menentukan langkah berikutnya.
“Sehingga kami belum dapat kemudian menyampaikan langkah-langkah apa yang kemudian akan diambil oleh DPR RI,”
kata Dasco di Gedung DPR, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Dasco menyebut, pembahasan secara resmi baru dapat dilakukan setelah masa sidang DPR dimulai pada Selasa (10/11/2026).
Menurut dia, setiap usulan harus diproses melalui mekanisme dan ketentuan yang berlaku di parlemen.
“Untuk apa yang terjadi pada saat ini, nanti pada waktunya akan disikapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,” kata Dasco.
Ia mengakui kalau sejumlah organisasi masyarakat dan anggota DPR lintas fraksi telah menyampaikan keinginan untuk membawa persoalan tersebut melalui mekanisme resmi di parlemen.
Namun, DPR belum dapat menentukan langkah lebih lanjut karena masa sidang belum dibuka dan pimpinan belum menggelar rapat pimpinan maupun rapat Badan Musyawarah (Bamus).
“Memang dari banyak organisasi masyarakat maupun anggota-anggota DPR lintas fraksi ingin menyampaikan aspirasi melalui mekanisme yang ada di DPR mengenai masalah wapres,” kata Dasco.









