JAKARTA, Probusmedia — Wakil Ketua Komisi VII DPR Fraksi Partai Golkar Lamhot Sinaga menilai Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad layak dipertimbangkan sebagai calon wakil presiden (cawapres) untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto.
Dasco dinilai memiliki empat keunggulan, mulai dari kemampuan menjaga stabilitas politik, pengalaman di parlemen, komunikasi lintas kelompok, hingga penerimaan yang luas di berbagai kalangan.
Lamhot berpandangan, posisi wapres membutuhkan sosok yang tidak hanya mampu membantu Presiden Prabowo menjalankan pemerintahan, tetapi juga menjembatani kepentingan berbagai kekuatan politik.
Menurut dia, kemampuan menjaga hubungan antara pemerintah, parlemen, partai koalisi, dan kelompok di luar pemerintahan menjadi faktor penting untuk menciptakan stabilitas nasional.
“Saya melihat Sufmi Dasco Ahmad sebagai sosok yang ideal untuk mendampingi Presiden Prabowo,” ujar Lamhot dalam keterangannya, Selasa (17/11/2026).
Alasan pertama, menurut Lamhot, adalah kemampuan Dasco menjaga soliditas dan keseimbangan hubungan antarp partai politik, baik yang berada di dalam koalisi pemerintahan maupun di luar pemerintahan.
Ia menilai, pemerintahan yang kuat tidak cukup hanya mengandalkan dukungan mayoritas, tetapi juga membutuhkan komunikasi dan kepercayaan dari seluruh kekuatan politik.
Lamhot menyebut, besarnya koalisi pendukung Prabowo menjadi modal politik sekaligus tantangan dalam mengelola perbedaan kepentingan.
Dalam situasi tersebut, Dasco dianggap memiliki kapasitas untuk menjaga kebersamaan dan memastikan seluruh partai merasa dilibatkan dalam pemerintahan.
“Jangan sampai ada partai yang merasa kurang diperhatikan, merasa ditinggalkan, atau muncul kecemburuan karena pembagian peran dalam pemerintahan. Saya melihat Pak Dasco memiliki kapasitas untuk merawat kebersamaan tersebut,” katanya.
Lamhot berpandangan posisi orang nomor dua di Indonesia idealnya diisi figur dari Partai Gerindra untuk memperkuat koordinasi politik dengan Kepala Negara. Namun, peran Dasco dinilai tidak hanya sebatas menjaga soliditas partai koalisi, melainkan juga membangun komunikasi dengan partai-partai di luar pemerintahan.
Alasan kedua adalah pengalaman politik Dasco yang dinilai cukup panjang untuk mendukung pelaksanaan program strategis pemerintah. Dasco tercatat menjadi anggota DPR sejak 2014 dan menjabat wakil ketua DPR RI sejak 2019, termasuk kembali dipercaya menjadi pimpinan DPR pada periode 2024–2029 dengan koordinasi bidang politik dan keamanan.
Menurut dia, pengalaman tersebut menjadi bekal penting untuk memahami proses legislasi, pengawasan, penganggaran, serta hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif.
Kemampuan itu dibutuhkan untuk mengawal berbagai agenda pemerintahan Prabowo, mulai dari ketahanan pangan dan energi, hilirisasi industri, investasi, infrastruktur, hingga penguatan ekonomi masyarakat.
“Presiden membutuhkan pendamping yang bisa langsung bekerja, memahami persoalan kelembagaan, dan mengerti bagaimana sebuah kebijakan dapat dijalankan,” ujarnya.
Alasan ketiga berkaitan dengan kemampuan komunikasi Dasco dalam menjembatani kepentingan presiden dengan berbagai elemen masyarakat.
Lamhot menilai, seorang wapres harus mampu membuka ruang dialog, mendengarkan aspirasi, serta membangun kesepahaman dengan parlemen, partai politik, akademisi, pengusaha, hingga organisasi masyarakat.
“Ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan instruksi, tetapi membutuhkan dialog dan pendekatan. Saya melihat Pak Dasco memiliki kemampuan tersebut,” katanya.
Sementara itu, alasan keempat adalah tingkat penerimaan Dasco yang dinilai cukup luas di berbagai kalangan. Lamhot menyebut, kemampuan membangun hubungan dengan politisi lintas partai, unsur pemerintah, TNI-Polri, pengusaha, akademisi, hingga aktivis menjadi modal penting bagi seorang wapres.
“Menurut saya, kemampuan diterima dan berkomunikasi dengan berbagai kelompok seperti ini sangat penting bagi seorang wakil presiden,” ujar Lamhot.
Ia berharap pembahasan mengenai pengisian jabatan wapres dapat menjadi momentum untuk memperkuat kesinambungan pemerintahan. Meski demikian, proses pengisian jabatan tersebut harus tetap mengikuti ketentuan konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
“Pada akhirnya, yang harus menjadi prioritas adalah kepentingan bangsa dan rakyat. Kita membutuhkan figur yang mampu memperkuat Presiden, menjaga stabilitas politik, merawat komunikasi dengan seluruh kekuatan politik, dan memastikan pemerintahan dapat bekerja secara optimal,” ujarnya.






