JAKARTA, Probusmedia — Anggota Komisi III DPR Rudianto Lallo meyakini pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset akan diselesaikan dan disahkan pada November 2026. Saat ini, pembahasan regulasi tersebut telah melewati tahapan Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin).
Politikus Partai Nasdem itu mengatakan, tahapan yang tersisa adalah pembicaraan tingkat II melalui rapat paripurna DPR. Pelaksanaannya kini tinggal menunggu penjadwalan dari pimpinan DPR.
“Saya kira pada prinsipnya (RUU Perampasan Aset) sudah (dibahas di) Timus dan Timsin. Berarti kan sisa pembicaraan tingkat dua. Pembicaraan tingkat dua berarti sisa diparipurnakan. Kita tunggu jadwal dari pimpinan (DPR),
” ujar Rudianto di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Ia memperkirakan pembahasan RUU Perampasan Aset dapat dilanjutkan dalam waktu dekat. Ia berharap proses tersebut dapat diselesaikan pada pekan ini atau pekan depan, sehingga tidak melewati November 2026.
Selain perkembangan pembahasan, ia menjelaskan penyusutan cakupan tindak pidana dalam RUU Perampasan Aset dari sebelumnya 13 menjadi enam jenis tindak pidana.
Penyesuaian tersebut dilakukan untuk menghindari tumpang tindih pengaturan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.
“Makanya difokuskan kepada tindak pidana yang kejahatan-kejahatan yang dinilai sebagai kejahatan luar biasa,” ujar Rudianto.
Ia menyebut sejumlah tindak pidana yang menjadi perhatian dalam RUU tersebut, di antaranya narkotika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, serta perdagangan orang.
Penipuan berbasis teknologi informasi yang berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat juga termasuk dalam cakupan pembahasan.
Menurut dia, kejahatan tersebut perlu menjadi prioritas karena memiliki dampak besar dan kerap melibatkan jaringan pelaku yang luas. Ia mencontohkan penipuan daring, termasuk penipuan berkedok perjalanan ibadah haji dan perjudian online.
“Pembatasan jenis tindak pidana tersebut bertujuan agar RUU Perampasan Aset memiliki ruang lingkup pengaturan yang jelas,” ujarnya.








