JAKARTA, Probusmedia — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap beragam modus perusahaan setelah ditunjuk mengerjakan sejumlah proyek di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggunakan dana siap pakai atau dana darurat bencana.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan modus yang digunakan perusahaan, yakni pinjam bendera hingga pemberian fee ke pejabat BNPB.
“Ada para pihak ini kemudian yang menggunakan pinjam bendera tapi kemudian atas proyek itu dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan tersangka BMS (Bima Setiawan),” ujar Budi Prasetyo kepada wartawan, dikutip Rabu (18/11/2026).
“Ada juga perusahaan-perusahaan yang di-plotting atau ditunjuk untuk mengerjakan proyek tapi dengan komitmen untuk memberikan sejumlah fee kepada oknum di BNPB,” sambungnya.
Budi menyebut perusahaan juga menggunakan modus mark up harga dalam pengadaan barang dan jasa tersebut.
“Ada juga modus yang menaikkan atau markup harga dari PBJ yang kemudian diduga untuk kickback kepada oknum oknum di BNPB termasuk soal uang-uang yang dikelola oleh saudara BM dan juga sodara RIC ini untuk keperluan apa saja, untuk keperluan siapa saja, semuanya di dalami ini,” kata Budi.
KPK Sudah Periksa Eks Kepala BNPB
KPK sudah memeriksa mantan Kepala BNPB Letjen Suharyanto bersama satu Deputi di BNPB pada Kamis (12/11/2026) pekan kemarin. Pemeriksaan berlangsung di Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI.
Letjen Suharyanto dan satu Deputi di BNPB didalami mengenai proses dan mekanisme pengadaan barang dan jasa di BNPB. Mereka juga didalami terkait penunjukkan langsung vendor pengerjaan proyek tersebut.
Dalam kasus ini, KPK sudah menetapkan lima orang tersangka.
Kelima tersangka itu ialah Tenaga Ahli Kepala BNPB sekaligus adik dari Eks Kepala BNPB, Bima Setiawan; Tenaga Ahli Kepala BNPB, Richard Erlangga; Kepala sekaligus PPK pada Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB, Gabriel Purwaka Sigit. Kemudian, Syifa dan Gerry selaku pihak swasta.
Atas perbuatannya, KPK menjerat Bima Setiawan dengan Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor), serta menerapkan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b dan Pasal 12 huruf i UU Tipikor terhadap Richard Erlangga.
Sedangkan Gery Prasetiawan selaku penerima, penyidik mengenakan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b dan Pasal 12 B UU Tipikor, sedangkan Syifa Nrika Ghifarian dan Gery Prasetiawan selaku pihak pemberi suap melanggar Pasal 605 ayat (1) huruf a atau Pasal 605 ayat (1) huruf b atau Pasal 606 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Kelima tersangka kini ditahan selama 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 14 Oktober hingga 2 November 2026 di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.






