Penulis
Fadel Prayoga
Editor
Irfan KamilJAKARTA, Probusmedia — Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mempertanyakan munculnya wacana meningkatkan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) dari 4% menjadi 5% pada pembahasan RUU Pemilu. PSI mempertanyakan manfaat kenaikan tersebut bagi suara pemilih.
Ketua DPP PSI Bestari Barus mengatakan, dengan PT 4% seperti saat ini, banyak suara pemilih yang hangus, apalagi jika PT ditingkatkan menjadi 5%.
“Kalau 4% saja sudah memberangus hak-hak masyarakat tidak dapat terkonversi kepada kursi, bagaimana dengan 5%?”
kata Bestari Barus, Jumat (18/9/2026).
menilai persoalan utama bukan soal angka PT, melainkan potensi semakin banyak suara sah yang gagal dikonversi menjadi kursi DPR.
“Kedua, perbaikan terkait ambang batas itu kan isyaratnya bukan untuk menaikkan dari MK. Iya, kan tidak ada isyarat untuk menaikkan ambang batas,” katanya.
Menurut dia, perubahan aturan seharusnya diarahkan untuk mencegah kembali terjadinya suara pemilih yang tidak terwakili melalui kursi DPR.
Karena itu, dia mempertanyakan tujuan menaikkan PT dari 4 persen menjadi 5 persen jika perubahan tersebut justru berpotensi memperbesar suara yang tidak terkonversi.
“Sehingga diharapkan itu kemudian oleh putusan MK diisyaratkan untuk tidak terjadi lagi hal seperti itu,” katanya.
Bestari menegaskan PSI tidak menjadikan besaran angka PT sebagai persoalan utama dalam menyikapi wacana tersebut.
Dia menyatakan partai pimpinan Kaesang Pangarep itu siap mengikuti angka yang nantinya disepakati.
“PSI pada posisi kami tidak mempermasalahkan angkanya. Mau 5% kah, 4% kah, 6% kah, 7% kah, ya kita kan pasti akan ikut saja. Dan kita meyakini kita akan lolos,” ujarnya.
Menurut dia, persoalan yang lebih penting adalah memastikan perubahan aturan pemilu tidak dibuat secara sepihak dan kemudian kembali dipersoalkan melalui gugatan hukum.
Dia mempertanyakan apakah angka yang ditetapkan nantinya dapat menjadi aturan jangka panjang atau hanya berlaku sementara.
“Untuk digunakan, untuk dapat digunakan 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 20 atau 30 tahun ke depan atau umurnya hanya sekejap saja karena nanti akan digugat lagi oleh para pihak?” ujarnya.
Bestari mengatakan perhatian PSI bukan semata-mata tertuju pada angka PT, tetapi pada manfaat aturan tersebut bagi masyarakat dan keterwakilan suara pemilih.
“Kan begitu tuh. Jadi concern kami bukan kepada angkanya, tetapi sebaik-baiknya satu perundang-undangan itu dibuat adalah berkemanfaatan bagi masyarakat,” katanya.
