Penulis
Fadel Prayoga
Editor
Ponco SulaksonoJAKARTA, Probusmedia — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mulai menjajaki langkah politik untuk merespons polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang kembali menjadi sorotan publik.
Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid mengatakan, partainya akan menginstruksikan Fraksi PKS di DPR RI untuk berkomunikasi dengan fraksi-fraksi lain sebelum menentukan langkah selanjutnya.
“DPP PKS menugaskan kepada Fraksi DPR RI untuk membangun komunikasi politik terlebih dahulu dengan fraksi-fraksi lain,” kata Kholid saat dihubungi, Rabu (20/10/2026).
Kholid menjelaskan, PKS akan terlebih dahulu menghimpun pandangan dari berbagai pihak di parlemen mengenai polemik tersebut.
Partainya juga membuka pembahasan mengenai kemungkinan penggunaan hak angket maupun hak menyatakan pendapat di DPR.
“Yang penting bangun komunikasi politik dulu, menjajaki apa pandangan dan pendapat kawan-kawan di DPR. Kita lihat nanti ya, kita jajaki dulu,” ujarnya.
Presiden PKS Al Muzzammil Yusuf menyebut, demokrasi harus menjamin kesempatan yang setara bagi setiap warga negara untuk menjadi pemimpin berdasarkan integritas dan kompetensi.
Muzzammil mengatakan, PKS menghormati putusan lembaga negara yang bersifat final dan mengikat, tetapi aspirasi masyarakat terkait polemik ijazah Gibran juga perlu mendapat perhatian.
Menurut dia, persoalan tersebut masih memunculkan pertanyaan dan protes dari masyarakat yang meminta tindak lanjut melalui DPR.
“PKS memandang polemik ijazah gate (Gibran) menyangkut rasa keadilan publik. Adanya perlakuan yang tidak sama di dalam hukum dan pemerintahan,” kata Muzzammil dalam gelaran Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) DPP PKS di Pullman Hotel, Jakarta Barat, Senin (19/10/2026).