JAKARTA, Probusmedia — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendorong para pejabat publiknya meninggalkan pola kerja rutin dan menghadirkan kebijakan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Hal itu dikatakan Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid sebelum menggelar Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) DPP PKS di Pullman Hotel, Jakarta Barat, Senin (19/10/2026).
“Tema Bimteknas tahun ini kita mengambil tema “Kepemimpinan yang Melayani dan Kebijakan Publik yang Inovatif”. Dua kata kuncinya: melayani dan inovatif,” kata Kholid
Ia menyebut, seluruh pejabat publik PKS di tingkat pusat maupun daerah diharapkan menerapkan kepemimpinan yang berorientasi pada pelayanan.
Mereka juga didorong menghasilkan kebijakan baru yang mampu menjawab persoalan masyarakat, bukan sekadar menjalankan program rutin.
“Kita ingin meminta, mendorong, dan menginstruksikan kepada seluruh pejabat publik baik yang di legislatif di pusat, provinsi, di kabupaten/kota, maupun eksekutif untuk memiliki kepemimpinan yang melayani dan menghasilkan kebijakan yang inovatif,” ujarnya.
Menurut dia, kepemimpinan yang melayani atau servant leadership menuntut pemimpin untuk hadir langsung di tengah masyarakat.
Ia menilai, pemimpin tidak cukup hanya menyampaikan pidato, tetapi perlu mendengarkan aspirasi dan menindaklanjuti kebutuhan warga.
“Yang turun langsung ke masyarakat, yang langsung mendengarkan, bukan hanya pemimpin yang memberikan speech tapi melayani secara langsung kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Selain memperkuat pelayanan publik, PKS menilai pembaruan kebijakan diperlukan agar pemerintah tidak terus mengandalkan pendekatan lama.
Kholid mengatakan, inovasi harus menjadi bagian dari proses perumusan kebijakan untuk menjawab tantangan yang terus berkembang.
“Kita ingin melakukan kebijakan yang inovatif. Nah, ini kita dorong,” katanya.
Di bidang legislasi, Kholid menyebut PKS mendorong pembentukan RUU Keadilan Iklim sebagai respons terhadap krisis iklim dan persoalan ekologis.
Regulasi tersebut diharapkan menjadi salah satu langkah untuk memperkuat kebijakan yang berkaitan dengan dampak perubahan lingkungan.
“Kira-kira apa di DPR RI legislasi yang inovatif Salah satunya kami di tengah kondisi krisis iklim ini, krisis ekologis ini, kami mendorong adanya RUU Keadilan Iklim. Kita ingin dorong itu,” ungkapnya.
PKS juga ingin memperluas pemanfaatan ekonomi dan keuangan syariah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah.
Sebab, sektor zakat, wakaf, keuangan syariah, dan industri halal masih memiliki peluang untuk dikembangkan secara lebih optimal.
“Kemudian kami Partai Islam, kami mendorong agar potensi ekonomi syariah kita yang saat ini belum termaksimalkan, kita ingin dorong itu bisa lebih maksimal,” ujarnya.
Kholid menyebut, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekonomi syariah, mengingat besarnya pasar dan sumber daya yang tersedia.
Ia membandingkan peluang tersebut dengan Malaysia yang dinilainya mampu mengembangkan sektor ekonomi syariah secara menonjol.
“Indonesia yang jauh lebih besar harusnya potensinya jauh lebih besar, wakafnya, zakatnya, ekonomi keuangannya, ekonomi halalnya, dan sebagainya,” kata Kholid.
Ia menambahkan, pengembangan ekonomi syariah perlu diterapkan melalui kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan wilayah, baik di tingkat nasional maupun daerah.
PKS pun mendorong kepala daerah dari partainya untuk merancang program inovatif berdasarkan potensi ekonomi masing-masing daerah.
“Sebagai partai yang mengusung Islam rahmatan lil alamiin, kami menilai inovasi di bidang ekonomi dan keuangan syariah ini bisa diimplementasikan di tingkat baik di pusat maupun di daerah,” jelasnya.
Sebagai contoh, Kholid menyebut Sumatera Barat mulai mengembangkan upaya menjaga suuq atau pasar di daerah melalui pendekatan berbasis proyek.