Penulis
Fadel PrayogaEditor
Ponco SulaksonoJAKARTA, Probusmedia — Koalisi besar pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai menghadapi ujian internal setelah muncul perbedaan orientasi politik di antara partai-partai pendukung.
Pengamat politik Adi Prayitno menilai dinamika tersebut berpotensi menjadi bibit instabilitas politik di dalam koalisi pemerintah.
Salah satu penyebabnya setelah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berpidato di depan seluruh kadernya beberapa waktu lalu.
Adi mengatakan potensi persoalan muncul ketika setiap partai mulai membawa kepentingan dan agenda politiknya masing-masing.
Kondisi tersebut, menurut dia, dapat menjadi tantangan bagi soliditas koalisi jika kepentingan antarpartai mulai berseberangan.
“Hal yang secama ini berpotensi jadi bibit munculnya instabilitas politik internal koalisi. Karena para pendukung sudah punya orientasi dan agenda berbeda,” kata Adi kepada Probusmedia, Rabu (9/9/2026).
Dia mencontohkan Partai Gerindra yang saat ini lebih menitikberatkan perhatian pada
pengawalan program pemerintahan Prabowo.
Di sisi lain, menurut Adi, mulai terlihat faksi-faksi di dalam koalisi yang membawa agenda politik masing-masing.
“Gerindra misalnya memilih lebih fokus kawal program Prabowo, sementara di internal koalisi sudah mulai muncul faksi-faksi dengan agenda masing-masing,” ujarnya.
Adi kemudian menyinggung kemunculan sejumlah kelompok politik yang dinilai mulai menunjukkan perbedaan arah dalam koalisi pemerintahan.
Setelah sebelumnya muncul istilah faksi Solo yang disebut berkaitan dengan pernyataan Projo mengenai kemungkinan retaknya sejarah, kini muncul pula apa yang dia sebut sebagai blok Cikeas.
“Sebelumnya ada faksi Solo setelah Projo bilang kemungkinan retakan sejarah. Kini muncul blok Cikeas soal kekuasaan yang tak melekat pada satu orang dan ada batasnya,” tuturnya.
Menurut Adi, kondisi tersebut merupakan konsekuensi yang melekat pada koalisi besar karena setiap partai politik memiliki kepentingan dan target masing-masing.
Perbedaan agenda itu dinilai berpotensi semakin terasa ketika memasuki momentum politik yang lebih dekat dengan Pemilu 2029.
“Saat ini mungkin tak ada gejolak, baru sebatas gejala. Tapi tahun depan gejala itu bisa membesar,” kata Adi.
Meski demikian, Adi mengakui Partai Demokrat selama ini tetap menyatakan dukungan penuh terhadap pemerintahan Prabowo.
Namun, sebagai partai politik, Demokrat dinilai tetap memiliki kepentingan elektoral yang harus diperjuangkan dalam pemilu mendatang.
“Tinggal dilihat nanti apakah agenda Demokrat sejalan dengan kekuasaan hari ini atau sebaliknya,” ujarnya.
Di tengah munculnya spekulasi tersebut, Partai Gerindra memastikan koalisi pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran masih dalam kondisi solid.
Juru Bicara Partai Gerindra Sugiat Santoso menilai konsolidasi politik yang dilakukan Prabowo sejauh ini berjalan kuat, baik dengan partai koalisi maupun partai di luar pemerintahan.
“Kalau yang kami rasakan sekarang, baik di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan, konsolidasi politik yang dilakukan Pak Prabowo sangat kuat ya,” ujar Sugiat saat dihubungi, Senin (7/9/2026).
Sugiat juga menyebut Ketua Umum Partai Gerindra tidak pernah membicarakan persoalan pemilu dalam forum internal partai.
Menurut dia, Partai Gerindra lebih memilih membuktikan kinerja pemerintahan kepada masyarakat karena dukungan elektoral diyakini akan mengikuti keberhasilan menyelesaikan persoalan rakyat.
“Saya yakin dan percaya partai mana pun yang berhasil menuntaskan persoalan-persoalan rakyat, secara otomatis dukungan elektoralnya pasti meningkat. Tidak perlu khawatir soal itu,” katanya.
Sementara itu, Partai Demokrat membantah anggapan bahwa pidato Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi sinyal untuk menantang Prabowo pada Pilpres 2029.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron menilai tafsir tersebut terlalu jauh karena pesan AHY disebut lebih menekankan pengawalan program strategis pemerintah.
“Terlalu jauh dan overestimate karena Ketum AHY justru hanya memberi penekanan kepada pengawalan program-program strategis Presiden Prabowo,” kata Herman di Jakarta, Senin (7/9/2026).
Herman menjelaskan pidato AHY disampaikan dalam momentum peringatan ulang tahun ke-25 Partai Demokrat.
Dia menyebut substansi pidato tersebut lebih banyak mengangkat isu ekonomi, keadilan, dan demokrasi yang menjadi tema utama peringatan partai.