Penulis
Fadel PrayogaJAKARTA, Probusmedia — Aset hasil rampasan perkara korupsi ternyata belum semuanya berhasil dikembalikan ke negara.
Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan Agung mengungkap sekitar 30 persen aset yang dilelang justru tidak laku karena harga yang ditawarkan dinilai masih setara dengan harga pasar.
Kepala BPA Kejagung Patris Yusrian Jaya mengatakan persoalan lelang menjadi salah satu hambatan utama dalam upaya mengembalikan aset hasil tindak pidana korupsi kepada negara.
“Akibatnya pada waktu lelang, sekian persen 30 persen rata-rata barang yang dilelang ini tidak ada penawar,” kata Patris dalam rapat di Komisi III DPR, Selasa (8/9/2026).
Menurut dia, kondisi tersebut membuat sebagian aset harus kembali masuk dalam daftar barang yang belum berhasil dilelang.
Menurut dia, calon pembeli biasanya mengincar barang lelang dengan harga di bawah nilai pasar agar transaksi tersebut memberikan keuntungan.
Namun, ketika harga aset hasil rampasan masih berada di kisaran harga pasar, minat masyarakat untuk menjadi penawar menjadi rendah.
Masalah lain muncul dalam pengelolaan aset sitaan sebelum proses pelelangan dilakukan.
BPA harus menunggu sekitar tiga bulan hingga barang sitaan dapat dinilai dan ditentukan harga limit untuk kemudian dilelang.
“Sehingga di sini negara mengeluarkan biaya pengelolaan, biaya pemeliharaan, dan pada waktu dilelang yang kedua nanti dengan limit yang sudah diturunkan, belum tentu juga bisa laku,” ujar Patris.
Meski menghadapi berbagai persoalan, BPA mencatat nilai aset yang berhasil dipulihkan dan diserahkan kepada negara mengalami peningkatan signifikan.
Nilainya tercatat Rp1,439 triliun pada 2024, kemudian melonjak menjadi Rp19,654 triliun pada 2025.
Hingga September 2029, nilai aset yang telah dikembalikan ke kas negara disebut mencapai Rp4,947 triliun. Sementara itu, jumlah aset yang telah dilelang tercatat sebanyak 21.737 aset.
BPA juga masih menghadapi persoalan lain dalam menentukan status barang temuan yang akan dieksekusi.
Perbedaan pemahaman dengan pihak pengadilan terkait penetapan status barang tersebut membuat proses eksekusi sejumlah aset berjalan lambat.
“Masih ada di lapangan perbedaan persepsi dengan teman-teman di pengadilan tentang penentuan penetapan status barang temuan, sehingga ini eksekusinya kadang terlambat atau bahkan tidak bisa diselesaikan sama sekali,” ujar Patris.
