JAKARTA, Probusmedia — Nasib Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka kian di ujung tanduk. Desakan agar Gibran mundur hingga penggunaan hak konstitusional DPR untuk memproses pemakzulan semakin menguat menjelang dimulainya masa sidang parlemen pada Selasa (10/11/2026).
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan parlemen masih menunggu salinan resmi putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026. Putusan tersebut mengabulkan permohonan kasasi terkait surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan Gibran.
Ia menjelaskan, setiap aspirasi maupun usulan yang masuk harus diproses berdasarkan mekanisme dan ketentuan yang berlaku di parlemen. Karena itu, DPR belum bisa mengambil keputusan sebelum melalui pembahasan di tingkat kelembagaan.
“Untuk apa yang terjadi pada saat ini, nanti pada waktunya akan disikapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,”
kata Dasco di Gedung DPR, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Dasco mengakui sejumlah organisasi masyarakat dan anggota DPR dari berbagai fraksi telah menyampaikan keinginan untuk membawa polemik ijazah Gibran ke jalur resmi parlemen. Aspirasi tersebut berkaitan dengan kemungkinan penggunaan hak DPR untuk menindaklanjuti persoalan wapres.
Namun, pimpinan DPR belum dapat menentukan langkah lanjutan karena masa sidang belum dimulai. Selain itu, pimpinan DPR juga belum menggelar rapat pimpinan maupun rapat Badan Musyawarah (Bamus).
“Memang dari banyak organisasi masyarakat maupun anggota-anggota DPR lintas fraksi ingin menyampaikan aspirasi melalui mekanisme yang ada di DPR mengenai masalah wapres,” kata Dasco.
Di tengah menunggu sikap resmi DPR, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Almuzzammil Yusuf justru meminta Gibran mempertimbangkan untuk mengundurkan diri dari jabatan orang nomor dua di Indonesia.
Jika langkah itu tidak ditempuh, DPR dinilai perlu menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) sebagai mekanisme konstitusional untuk menindaklanjutinya.
“Setelah putusan MK dan MA terkait ijazah Gibran, akan bijaksana jika Saudara Gibran mundur sebagai Wakil Presiden,”
ujar Almuzzammil dalam keterangan pers di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Ia mengatakan PKS masih menghimpun aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat terkait polemik ijazah Gibran. Partainya juga membuka komunikasi dengan fraksi-fraksi lain di DPR untuk membahas kemungkinan penggunaan hak konstitusional parlemen.
“Yang terpenting, setiap langkah harus memiliki dasar hukum yang jelas, mengedepankan kepentingan bangsa, dan menjaga marwah lembaga-lembaga negara,” ujar Almuzzammil.
Sementara itu, Partai Golkar mendorong seluruh anggota legislatif menggunakan hak menyatakan pendapat untuk menindaklanjuti polemik ijazah Wapres Gibran. Langkah tersebut dinilai lebih relevan dibandingkan menggulirkan hak interpelasi maupun hak angket setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan MA.
“Makanya dari awal saya mengatakan, hak yang relevan yang digunakan oleh DPR dalam kaitan putusan MK pada saat itu, apalagi sekarang sudah ada putusan MA, itu hak menyatakan pendapat,” k
kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia di Gedung DPR, Jakarta, Senin (9/11/2026).









