JAKARTA, Probusmedia — Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman mendesak Presiden Prabowo Subianto membuka data 52 perusahaan yang disebut memiliki keterkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia.
Desakan itu disampaikan menyusul meluasnya karhutla hingga Oktober 2026, yang tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga menimbulkan korban jiwa.
“Jangan biarkan data ini jadi bola panas di ruang publik, tanpa klarifikasi dan tindakan yang jelas dari pemerintah,” kata Alex di Jakarta, Jumat (16/10/2026).
Alex menyoroti kebakaran di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Jawa Timur, yang menewaskan empat orang saat berupaya memadamkan api pada Kamis (15/10/2026).
Dua relawan lainnya mengalami luka bakar serius dan harus menjalani perawatan intensif.
“Karhuta sudah tak lagi merusak kesehatan, tapi juga telah memaksa seorang orang tua kehilangan anaknya. Seorang anak kehilangan ayah. Mau sampai kapan kita seperti ini?” ujar Alex.
Selain di Jawa Timur, karhutla masih terjadi di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan. Asap kebakaran menyebabkan kualitas udara memburuk dan mengancam kesehatan masyarakat di wilayah terdampak.
Alex menilai, istilah terorisme ekologi yang disampaikan Presiden Prabowo dalam rapat terbatas pada 16 September 2026 harus diikuti tindakan konkret.
Menurut dia, pemerintah perlu segera mengambil langkah penanganan agar kebakaran tidak terus meluas dan menimbulkan korban.
“Namun, kita tidak boleh terjebak dengan jargon. Harus ada aksi nyata dan kongkrit dalam waktu sesingkat-singkatnya,” ujar Alex.
Politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu menyoroti dampak kabut asap lintas batas yang memicu kritik dari negara tetangga.
Alex mengatakan, pemerintah perlu merespons persoalan tersebut melalui penanganan karhutla yang lebih serius.
“Terlebih, jiran kita sudah mengolok-olok dengan ‘meme jerebu’ terkait kasus Karhutla kita ini. Mungkin, karena sudah kesal dengan kabut asap yang ikut mereka rasakan imbasnya,” ujarnya.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam keterangan Alex, luas lahan terbakar pada Januari hingga Juni 2026 mencapai 107.465 hingga 202.004 hektare.
Kebakaran kemudian meluas ke sejumlah wilayah, termasuk Papua, Sumatera, dan Kalimantan, dengan peningkatan area terbakar pada Agustus 2026.
Alex menilai, penanganan karhutla membutuhkan dukungan teknologi untuk mempercepat pendeteksian dan pemadaman api.
Ia juga meminta pemerintah mempertimbangkan bantuan internasional apabila peralatan yang tersedia di dalam negeri belum mencukupi.
“Karhutla ini memerlukan penanganan dengan bantuan kecanggihan teknologi,” kata Alex.
Ia mengingatkan pemerintah segera memperkuat upaya penanggulangan karhutla agar jumlah korban tidak bertambah.
Alex juga mendorong pemerintah menerima bantuan dari negara lain jika Indonesia membutuhkan dukungan peralatan untuk mengatasi kebakaran.
“Kami mendesak presiden, jangan tunggu korban terus berjatuhan. Kalau negara ini tak memiliki peralatan, tentu akan banyak bangsa yang bersedia turut membantu seperti yang dilakukan Jepang beberapa waktu lalu,” ujarnya.