JAKARTA, Probusmedia — Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mempersilakan masyarakat menggugat keabsahan ijazah dan latar belakang pendidikan anggota parlemen. Menurutnya, langkah tersebut merupakan hak konstitusional warga negara yang tidak boleh dihalangi.
“Silakan saja kalau misalnya ada masyarakat yang kemudian apa namanya ya, mendapatkan informasi baru, mau menguji atau kemudian mau menggugat, itu kan enggak bisa dilarang,”
kata Doli di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Pernyataan ini disampaikan Doli terkait munculnya petisi yang mendesak dibukanya ijazah dan riwayat pendidikan anggota DPR.
Doli mengatakan, gugatan mengenai persyaratan pendidikan pejabat publik bukan persoalan baru di Indonesia. Ia menyebut sejumlah kepala daerah juga pernah menghadapi gugatan terkait latar belakang pendidikannya.
“Banyak itu kan kepala-kepala daerah juga ada yang dipersoalkan gitu. Itu kan nggak bisa dilarang, ya,” katanya.
Meski demikian, Doli menilai persyaratan pendidikan anggota legislatif seharusnya tidak perlu dipersoalkan karena seluruh legislator telah melewati tahapan administrasi dan verifikasi saat pencalonan. Ia memastikan proses tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
“Pada saat kami mencalonkan diri itu semua anggota DPR ini sudah melalui proses administratif juga, ada proses verifikasinya juga, sesuai dengan ketentuan undang-undang, gitu ya,” ujar Doli.
Selain itu, seluruh anggota DPR merupakan wakil rakyat yang terpilih melalui pemilihan umum. Sehingga, masyarakat memiliki kesempatan untuk menelusuri latar belakang pendidikan dan rekam jejak calon sebelum menentukan pilihan.
“DPR ini kan pilihan rakyat, ya kan? Kami 580 ini terpilih melalui pemilu, ya. Rakyat yang pilih kami, kami punya daerah pemilihan, kami punya konstituen, ya,” katanya.
Berdasarkan data KPU, dari total 580 anggota DPR RI, sebanyak 191 orang merupakan lulusan SMA. Sementara itu, terdapat satu orang lulusan Diploma III (D3), 146 orang lulusan Strata 1 (S1), 168 orang lulusan Strata 2 (S2), dan 74 orang lulusan Strata 3 (S3).
Persyaratan pendidikan bagi calon anggota DPR telah diatur dalam Pasal 240 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Regulasi tersebut menetapkan bahwa setiap calon anggota legislatif harus memiliki pendidikan paling rendah setingkat SMA atau sederajat.









