JAKARTA, Probusmedia — Mantan Vice President Legal and Risk Management PT Krakatau Steel, Rachman Hidayat mengungkap kontrak fee pembayaran pendampingan jasa hukum ke kantor hukum Don Ritto alias Idon sebesar Rp1,3 miliar.
Rachman menjelaskan pendampingan hukum dilakukan ketika PT Krakatau Niaga Indonesia (KNI) memiliki masalah dengan PT Cahaya Baja Sukses (CBS) soal penyelesaian sisa kewajiban pembayaran.
Kesaksian tersebut disampaikan Rachman ketika menjadi salah satu saksi dalam kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) mantan Jampidsus, Febri Adriansyah di Pengadilan Tipikor PN Jakpus, Rabu (18/11/2026). PT KNI adalah anak usaha dari PT Krakatau Steel (KS).
Rachman menjelaskan bahwa nilai kontrak fee dengan Don Ritto Law Firm sebesar Rp1,3 miliar.
“Setahu Saudara ya, kalau dari sisi kontrak jasa hukum antara Don Ritto dan apa dan KS itu Saudara tahu enggak nilainya berapa? Nilai kontrak jasa hukumnya?”
tanya pengacara Don Ritto.
“Saya cek ke staf saya sekitar Rp 1,3-an (miliar), Pak,” kata Rachman.
Kemudian, tim penasihat hukum Don Ritto membacakan dakwaan terkait uang tersebut. Dia menyebut bahwa transfer dilakukan sebanyak dua kali, yakni sebesar Rp 1.180.000.000 di tahun 2022 dan sebesar Rp 129 juta di tahun 2023.
Tim penasihat hukum Don Ritto selanjutnya mengklarifikasi soal pembayaran transfer tersebut. Rachman mengaku tidak mengetahui secara rinci teknisnya.
Rachman menyakini proses pembayaran dilakukan sesuai prosedur, dengan membayar melalui rekening Don Ritto Law Firm.
“Enggak paham ya?” tanya pengacara Don Ritto.
“Enggak paham berapa yang ditransfer, berapa kali yang ditransfer, ke rekening setiap kali PH itu saya enggak paham,” ucap Rachman.
“Jadi tugas siapa itu?” tanya pengacara Don Ritto.
“Jadi kalau ada tagihan nanti staf yang, saya minta staf cek, nanti diproses sesuai alur aja di keuangan. Keuangan yang memverifikasi, Pak, bisa dibayar atau tidak dibayar,” jawab Rachman.
“Keuangan yang memverifikasi. Ada perlu persetujuan Saudara tidak?” tanya pengacara Don Ritto.
“Enggak ada,” kata Rachman.
Diketahui, Febrie Adriansyah didakwa menerima lalu menyembunyikan dan menyamarkan uang total Rp346 miliar dan USD 440 ribu.
Febrie didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) bersama tiga orang lainnya, yakni Don Ritto, Nurman Herin dan Ferry Yanto Hongkiriwang pada tahun 2020 hingga 2026.
Febrie dianggap melanggar Pasal 607 ayat (1) huruf a Juncto Pasal 20 ayat (1) huruf c Juncto Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Pasal 607 ayat (1) huruf b Juncto Pasal 20 ayat (1) huruf c Juncto Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Febrie juga didakwa dugaan pemerasan kepada seseorang pengusaha bernama Tan Kian. Febrie menyalahgunakan kewenangannya sebagai Direktur Penyidikan dan Jampidsus Kejagung.
Febrie memeras Tan Kian dengan meminta uang SGD5 juta atau setara Rp55 miliar dari Tan Kian. Dia menjanjikan Tan Kian tak dijadikan tersangka jika memberikan uang.
Jaksa menganggap Febrie Adriansyah melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana huncto Pasal II ayat (8) Lampiran I angka 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.









