JAKARTA, Probusmedia — Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia meminta Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menyampaikan secara terbuka kepada publik apabila berniat mengundurkan diri dari jabatannya. Sebab, keputusan pengunduran diri tersebut tidak cukup hanya disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Doli menjelaskan, konstitusi tidak mengatur bahwa pengunduran diri wapres harus mendapatkan persetujuan dari presiden.
“Pengunduran diri itu disampaikan ke publik menurut saya, kalau memang sebagai bentuk keputusan pengunduran diri. Oke, datang ke presiden, menyerahkan, tetapi keputusannya bukan di Pak Presiden,”
kata Doli di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Anggota Komisi II DPR itu menyebut, Kepala Negara tidak memiliki kewenangan untuk menentukan diterima atau tidaknya pengunduran diri wapres.
Doli mengatakan, apabila pengunduran diri Gibran benar-benar terjadi, DPR menjadi salah satu lembaga yang akan menyikapi persoalan tersebut. DPR nantinya dapat menilai proses pengunduran diri tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Kalau kemudian memang betul mengundurkan diri, justru nanti institusi-institusi seperti DPR yang harus menyikapi tentang pengunduran diri. DPR lagi yang menilai apakah pengunduran diri itu, bukan presiden,” ujarnya.
Terkait mekanisme pengisian jabatan wakil presiden yang kosong, Doli menyebut prosesnya akan melibatkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Penggantian wakil presiden, menurut dia, dilakukan melalui sidang istimewa MPR.
“Pada akhirnya, kalau untuk mencari penggantinya, harus sidang MPR, sidang istimewa MPR,” jelasnya.
Meski demikian, Doli menilai DPR maupun MPR tidak memiliki kewenangan untuk menolak seseorang yang menyatakan ingin mengundurkan diri. Dia merujuk Pasal 8 ayat (1) UUD 1945 yang mengatur kondisi pemberhentian presiden dan wapres.
Dalam ketentuan tersebut, terdapat sejumlah kondisi yang menyebabkan jabatan presiden atau wapres berakhir, yakni meninggal dunia, mengundurkan diri, diberhentikan, atau tidak lagi dapat menjalankan kewajibannya sesuai ketentuan konstitusi.
“Kalau misalnya ada orang mau menyatakan pengunduran diri, itu kan sudah masuk kepada Pasal 8 ayat (1). Orang kemudian berhenti dari jabatan presiden dan wakil presiden itu karena mangkat, mengundurkan diri, diberhentikan, atau pelanggaran hukum,” ujarnya.
Namun, Doli belum menjelaskan secara terperinci mengenai mekanisme administrasi penyampaian surat pengunduran diri tersebut kepada DPR maupun MPR.
“Nanti kalau detailnya kita pelajari. Kita juga jangan kemudian, kita kan enggak tahu sekarang posisinya seperti apa,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan adanya pertemuan antara Presiden Prabowo dan Wapres Gibran. Dalam pertemuan itu, Gibran membahas dinamika politik yang berkembang setelah munculnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
“Pertemuan kurang lebih 2,5 jam, di antara pembicaraan itu memang Wapres menyampaikan kepada Presiden niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan MK dan MA,” kata Prasetyo di Istana Kepresidenan, Selasa.









