JAKARTA, Probusmedia — Partai Demokrat membantah anggapan Partai Golkar yang membaca pidato Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai sinyal untuk menantang Presiden Prabowo Subianto pada Pilpres 2029.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron menilai tafsir tersebut terlalu jauh karena pidato AHY disebut berfokus pada pengawalan program strategis pemerintah.
“Terlalu jauh dan overestimate karena Ketum AHY justru hanya memberi penekanan kepada pengawalan program-program strategis Presiden Prabowo,”
kata Herman di Jakarta, Senin (7/9/2026).
Herman menjelaskan pidato AHY disampaikan dalam rangka memperingati ulang tahun ke-25 Partai Demokrat.
Menurut dia, isi pidato tersebut lebih banyak membahas agenda ekonomi, keadilan, dan demokrasi yang menjadi tema peringatan partai.
“Konteks inilah yang disampaikan kepada para kader agar secara aktif turut serta mengawalnya,” kata dia.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai pidato AHY memiliki pesan politik yang lebih luas menuju Pilpres 2029.
Doli menyoroti pernyataan AHY mengenai kekuasaan yang tidak dimiliki seseorang untuk selamanya serta gestur AHY ketika menyampaikan pidato tersebut.
“Namun, dilihat dari cari penyampaian, gestur dan standing position-nya, AHY seperti memberi sinyal kuat bahwa beliau siap menjadi salah seorang contender dalam pilpres mendatang,” ujar Doli di Jakarta, Senin (7/9/2026).
Doli mengatakan dirinya sependapat dengan pesan AHY mengenai pentingnya menjaga demokrasi dan menjalankan tanggung jawab kenegaraan.
Namun, ia menilai posisi AHY yang saat ini menjadi bagian dari pemerintahan membuat pernyataan tersebut memiliki dimensi politik yang lebih besar.
“Tentang pertumbuhan demokrasi yang harus terus dijaga, tanggung jawab seluruh institusi negara, tugas utama pemerintah dan hak serta kewajiban warga negara,” kata Doli.
Menurut Doli, AHY sebagai bagian dari pemerintahan juga memiliki tanggung jawab terhadap berbagai persoalan yang tengah dihadapi masyarakat.
Ia menilai kondisi rakyat yang sedang menghadapi kesulitan seharusnya menjadi perhatian bersama sebelum para elite berbicara mengenai kontestasi politik berikutnya.
“Dan AHY posisinya saat ini adalah bagian dari pemerintah yang seharusnya ikut bertanggung jawab atas situasi apa pun yang dihadapi,” ujarnya.
Doli menegaskan persoalan masyarakat tidak dapat dibebankan kepada satu pihak saja karena pemerintah, DPR, dan partai politik memiliki tanggung jawab yang saling berkaitan.
Di saat yang sama, ia melihat sejumlah kekuatan politik mulai menunjukkan ancang-ancang menghadapi Pemilu 2029.
“Fenomena seperti itu semakin menguatkan bahwa ternyata ‘magnet’ Pilpres 2029 tak bisa terhindarkan lagi dan semakin terbuka. Sepertinya beberapa kekuatan sudah mulai pasang kuda-kuda,” kata dia.
Doli kemudian menyebut sejumlah tokoh yang dinilai mulai memperlihatkan arah politik menuju Pemilu 2029, termasuk Ketua Umum Projo Budi Arie.
Ia menganggap sinyal yang muncul dari AHY menjadi indikasi tambahan bahwa sejumlah poros politik mulai bergerak meski masih berada dalam pemerintahan yang sama.
“Sekarang kita menyaksikan satu lagi ‘poros politik’ (Cikeas) ikut memberikan sinyal yang kuat. Padahal kedua poros ini sedang bersama-sama berada ‘satu kapal’ di dalam pemerintahan,” kata dia.
Meski demikian, Doli menegaskan setiap partai memiliki kewenangan untuk menentukan sikap dan strategi politik masing-masing dalam menghadapi Pemilu 2029.
Partai Golkar, kata dia, menghormati setiap keputusan dan langkah politik yang diambil partai lain.
“Buat kami, Partai Golkar, tentu kami menghormati apa yang menjadi agenda, sikap, keputusan, dan langkah setiap partai politik,” kata dia.