JAKARTA, Probusmedia – Kebakaran yang melanda kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Jawa Timur, tak hanya mengancam kelestarian alam, tetapi juga berpotensi menghantam penghasilan masyarakat sekitar.
Penulis
Fadel PrayogaEditor
Ponco SulaksonoJAKARTA, Probusmedia – Kebakaran yang melanda kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Jawa Timur, tak hanya mengancam kelestarian alam, tetapi juga berpotensi menghantam penghasilan masyarakat sekitar.
Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah segera menghitung dampak ekonomi akibat penutupan kawasan wisata Bromo yang menjadi sumber pendapatan bagi sebagian warga.
Puan menegaskan pemadaman api tetap harus menjadi prioritas utama untuk mencegah kebakaran semakin meluas.
Perlindungan terhadap masyarakat di sekitar kawasan juga perlu dilakukan untuk mengantisipasi berbagai dampak yang ditimbulkan bencana tersebut.
Menurut Puan, kawasan wisata Bromo menjadi salah satu sumber penghasilan bagi masyarakat yang menggantungkan kehidupan pada aktivitas pariwisata.
Karena itu, pemerintah perlu segera melakukan asesmen untuk mengetahui seberapa besar kerugian ekonomi yang dialami warga akibat penutupan kawasan.
“Jangan sampai masyarakat yang selama ini ikut menjaga dan menopang pariwisata Bromo justru menjadi pihak yang menanggung beban ekonomi paling besar dari bencana ini,” kata Puan di Jakarta, Senin (10/8/2026).
Politikus PDI Perjuangan itu menjelaskan, bila penutupan berlangsung dalam waktu lama, pemerintah juga diminta menyiapkan skema dukungan bagi kelompok masyarakat yang kehilangan sumber pendapatan.
Kebijakan tersebut penting agar beban akibat bencana tidak sepenuhnya ditanggung oleh warga yang selama ini turut menopang aktivitas pariwisata Bromo.
“Prioritas saat ini harus jelas, padamkan api secepat mungkin, cegah perluasan kerusakan, dan lindungi masyarakat sekitar dari dampak turunannya,” katanya.
Kebakaran yang dilaporkan telah melanda sekitar 520 hektare kawasan TNBTS dan memaksa aktivitas wisata dihentikan dinilai sebagai kondisi serius.
Puan meminta penanganan dilakukan secara terpadu dengan dukungan komando yang jelas agar proses pemadaman dapat berjalan efektif.
Menurut Puan, operasi pemadaman harus ditopang personel dan peralatan yang memadai serta pemetaan pergerakan api secara akurat.
Langkah tersebut diperlukan agar petugas dapat menentukan strategi penanganan sekaligus mencegah api menjalar ke wilayah yang lebih luas.
Selain mengendalikan kobaran api, pemerintah diminta terus memantau kualitas udara di sekitar kawasan terdampak.
Potensi penyebaran asap menuju permukiman juga harus diantisipasi karena dapat menimbulkan risiko terhadap kesehatan masyarakat.
Penutupan kawasan wisata Bromo dinilai sebagai langkah yang diperlukan untuk membantu proses pemadaman sekaligus melindungi wisatawan dari bahaya kebakaran.
Namun, Puan meminta pemerintah tidak mengabaikan konsekuensi ekonomi yang muncul akibat penghentian aktivitas pariwisata.
Selain itu, pemerintah juga diminta untuk melakukan pemetaan menyeluruh terhadap kerusakan yang ditimbulkan kebakaran.
Pemetaan tersebut mencakup kondisi vegetasi, habitat satwa, tanah, daerah tangkapan air, hingga wilayah yang berpotensi mengalami erosi dan degradasi lebih lanjut.
“Pemerintah perlu memastikan proses pemulihan ekosistem berjalan beriringan dengan upaya melindungi sumber penghidupan masyarakat di sekitar kawasan,” ujar Puan.
Dengan demikian, penanganan kebakaran Bromo harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pemadaman, perlindungan masyarakat, hingga pemulihan lingkungan dan ekonomi warga.
Pemerintah dinilai perlu memastikan bencana ekologis tersebut tidak berkembang menjadi persoalan sosial dan ekonomi baru bagi masyarakat sekitar.
