JAKARTA, Probusmedia — Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto mengungkap dibutuhkan anggaran sebesar Rp93,74 triliun jika pemerintah ingin menggratiskan biaya kuliah di seluruh perguruan tinggi negeri (PTN).
Penulis
Fadel Prayoga
Editor
Irfan KamilJAKARTA, Probusmedia — Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto mengungkap dibutuhkan anggaran sebesar Rp93,74 triliun jika pemerintah ingin menggratiskan biaya kuliah di seluruh perguruan tinggi negeri (PTN).
Angka tersebut disampaikan Brian dalam rapat bersama Komisi X DPR RI di Jakarta, Senin (21/9/2026).
Brian mengatakan kebutuhan anggaran itu telah dihitung berdasarkan jumlah mahasiswa yang tercatat di PTN, baik program vokasi maupun akademik.
“Kami sudah menghitung itu nilainya Rp93.742.969.840.000 untuk 2.833.169.000 mahasiswa yang tercatat di PTN, baik untuk vokasi maupun akademik, jadi D3, D4, dan D1,”
kata Brian.
Menurut Brian, kebutuhan anggaran tersebut selanjutnya akan dibahas bersama Presiden Prabowo Subianto untuk menentukan skema yang dapat diterapkan pemerintah.
Ia menyebut kementeriannya juga tengah menyiapkan sejumlah opsi, termasuk kemungkinan penerapan kebijakan secara bertahap.
“Meskipun memang ada skenario-skenario untuk tahapan dan seterusnya, kami bisa mengatakan juga bahwa sebenarnya memang UKT tersebut memang tentu tidak sesuai dengan standarnya,” ujarnya.
Brian menjelaskan, pemerintah selama ini telah memiliki standar biaya pendidikan yang menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan tinggi.
Hal ini karena dukungan bantuan operasional perguruan tinggi negeri (BOPTN) diberikan untuk memperkuat kemampuan PTN agar dapat memenuhi standar pendidikan yang ditetapkan.
“Jadi memang sudah ada standarnya, namun memang kebutuhan BOPTN yang selama ini diberikan itu sesungguhnya untuk menambah kemampuan setiap perguruan tinggi agar bisa menyelenggarakan pendidikan sesuai standar yang ada, yaitu yang berkualitas,” katanya.
Pemerintah, lanjut dia, masih menyusun formula kebijakan agar akses pendidikan tinggi dapat terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Sehingga itu yang dapat kami sampaikan, kami sedang menyusun memang tahapan-tahapan juga opsi-opsi seperti apa ke depan sehingga apa yang diharapkan oleh kita bersama yaitu pendidikan yang bisa diakses oleh semua golongan dapat bisa dicapai,” ujar Brian.
Brian mengatakan berbagai catatan dari DPR akan menjadi bahan evaluasi kementeriannya, termasuk terkait pelaksanaan program perlindungan sosial.
“Beberapa catatan yang tadi disampaikan, kami akan perbaiki mulai dari bagaimana perlinsos dan seterusnya, begitu ya,” kata Brian.
Sebelumnya, Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk memperluas akses pendidikan bagi seluruh anak Indonesia.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri puncak peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Jumat (18/9/2026).
Dalam sambutannya, Prabowo menyatakan akan segera menggelar rapat terbatas untuk membahas upaya mewujudkan pendidikan gratis pada satuan pendidikan negeri mulai dari jenjang SD hingga perguruan tinggi.
Ia menegaskan akses pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi negeri harus dapat dijangkau secara luas oleh anak-anak Indonesia.
“Saya sangat setuju. Saya akan segera mengadakan ratas atau pokoknya biaya pendidikan negeri harus gratis. Biaya pendidikan negeri SD, SMP, SMA, universitas negeri harus gratis,” ucap Prabowo.
