Penulis
Alfredo SitompulEditor
Ponco SulaksonoJAKARTA, Probusmedia — Kepala Badan Pengelola Kuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah, mengakui bahwa Kementerian Agama (Kemenag) tidak pernah melaporkan penggunaan dana dalam penyelenggaran ibadah haji.
Pengakuan tersebut disampaikan Fadlul ketika menjadi saksi dalam persidangan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024. Sidang digelar di Pengadilan Tipikor PN Jakarta Pusat, Senin (21/9/2026).
“Tidak ada, Pak,” kata Fadlul dalam persidangan.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK kembali memastikan terkait adanya laporan yang disampaikan oleh Kemenag kepada BPKH. Fadlul kemudian mempertegas tidak adanya laporan terkait hal tersebut.
Jaksa kemudian menanyakan terkait penggunaan anggaran dalam menyelenggarakan ibadah yang telah diberikan.
“Termasuk penggunaan anggaran yang telah diberikan?,” tanya jaksa.
“Iya, tidak ada,” tegas Fadlul.
Pada awalnya, jaksa menanyakan pihak yang bertanggung jawab atas anggaran ibadah haji setelah BPKH mentransfer dana kepada penyelenggara haji.
Kemudian Fadlul mengatakan, bahwa hal tersebut merupakan tanggung jawab pihak penyelenggara.
“Setelah dana tersebut ditransfer dan berada dalam penguasaan Kementerian Agama untuk pembayaran ibadah haji, tanggung jawab pengelolaannya berada di siapa, Pak? Apakah tetap menjadi tanggung jawab BPKH atau beralih menjadi tanggung jawab Kementerian Agama?,” tanya jaksa.
“Sepengetahuan kami itu tanggung jawab penyelenggaranya, Pak,” jawab Fadlul.
Kemudian jaksa memastikan apakah pihak penyelanggara yang dimaksud adalah Kementerian Agama.
“Ke Kementerian Agama, ya?,” tanya jaksa.
“Iya,” tegas Fadlul.
Sebelumnya, Mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas didakwa telah merugikan negara sebanyak Rp622 miliar terkait perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024.
Jaksa penuntut umum (JPU) menyatakan perbuatan itu dilakukan Yaqut secara bersama-sama dengan mantan stafsusnya, Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex (IAA); Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham (ISM); dan Ketum Asosiasi Kesthuri Asrul Azis Taba (ASR).
Jaksa menjelaskan Yaqut melakukan pengisian kuota haji khusus tahun 2023-2024 tanpa melalui waktu tunggu yang sudah ditentukan.
Para jemaah haji khusus yang dimasukkan oleh Yaqut cs tidak melalui mekanisme yang sudah ditentukan.
Jaksa menyebut, Yaqut juga melakukan pengisian kuota haji khusus tahun 2023-2024 dengan disertai adanya fee percepatan sebanyak 50%.
Jaksa juga menilai Yaqut telah memperkaya diri sendiri sejumlah USD271.500 dalam upaya kuota haji khusus tersebut.