Penulis
Langgeng Puji
Editor
Ponco SulaksonoJAKARTA, Probusmedia — Jaksa Agung periode 1999-2001, Marzuki Darusman mengkritik arah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka selama dua tahun terakhir.
Dia menyoroti pendekatan militer dalam menjalankan program pemerintah hingga berpotensi memicu kekerasan.
Menurut Marzuki, program-program prioritas pemerintah yang membutuhkan waktu lebih dari satu masa jabatan presiden mendorong munculnya upaya mempercepat pelaksanaannya melalui proses politik yang melibatkan kekuatan militer.
Dia mencontohkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih yang menurutnya berpotensi tidak berlanjut apabila terjadi pergantian pemerintahan pada Pemilihan Presiden 2029.
“Bisa diperkirakan bahwa kalau tahun 2029 pemerintah ini berubah, maka program MBG itu akan hilang. Bisa diperkirakan kalau pemerintah ini tidak terpilih kembali dalam tahun 2029, maka program Koperasi Merah Putih akan hilang,” kata Marzuki di Jakarta, Senin (19/10/2026).
Oleh karena itu, dia menilai terdapat dorongan untuk mempercepat pelaksanaan program-program prioritas pemerintah demi mempertahankan keberlanjutannya.
Marzuki mengkritik keyakinan bahwa tata kelola dengan pendekatan militer diperlukan untuk menggerakkan program-program politik pemerintah.
Menurut dia, pendekatan tersebut berisiko menimbulkan persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk potensi meningkatnya kekerasan.
Dia mengingatkan bahwa penggunaan pendekatan militer dalam urusan pemerintahan sipil perlu menjadi perhatian karena dapat berdampak pada hubungan negara dengan masyarakat.
Selain persoalan pendekatan militer, Marzuki menilai persoalan mendasar pemerintahan saat ini terletak pada pola kepemimpinan presiden yang dianggap memecah belah masyarakat dan menumbuhkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah.
Menurut dia, kondisi tersebut dapat memicu disfungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga kebijakan dan program yang dijalankan tidak bekerja secara efektif.
“Inti dari persoalan kita ini adalah kepemimpinan presiden yang bersifat membelah, yang bersifat menumbuhkan ketidakpercayaan kepada pemerintah,” ujar Marzuki.
Dia menambahkan, ketidakpercayaan terhadap pemerintah dapat berdampak pada jalannya birokrasi dan pelaksanaan kebijakan di berbagai sektor.
Marzuki menyoroti pentingnya mengevaluasi bukan hanya capaian program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran, melainkan juga pendekatan politik dan tata kelola yang digunakan untuk menjalankannya.
Menurutnya, keberlanjutan program pemerintah perlu didukung tata kelola yang efektif dan tidak bergantung pada pendekatan militer dalam menggerakkan agenda politik.