Penulis
Zendy Pradana
Editor
Irfan KamilJAKARTA, Probusmedia — Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) memberikan respons mengenai delapan orang warga negara Indonesia (WNI) yang disebut oleh Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina (Foreign Intelligence Service of Ukraine/FISU) telah direkrut untuk bergabung dengan angkatan bersenjata Federasi Rusia.
Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menjelaskan pihaknya masih menggali informasi lebih dalam mengenai alasan delapan WNI gabung tentara Rusia tersebut.
“Kementerian Luar Negeri bersama instansi terkait terus mendalami informasi yang kami terima beberapa hari lalu terkait keterlibatan delapan warga negara Indonesia yang diduga direkrut,”
kata Sugiono kepada wartawan dikutip Sabtu (5/9/2026).
Sugiono menyebut tugas Kemenlu adalah memberikan pelindungan terhadap warga negara Indonesia.
Dikatakan setiap hak-hak konsuler WNI akan dipenuhi oleh Kementerian Luar Negeri sepanjang tidak ditemukan unsur-unsur yang menyebabkan mereka kehilangan kewarganegaraan.
“Hak-hak konsuler yang kami harus penuhi sepanjang tidak ditemukan unsur-unsur yang menyebabkan mereka kehilangan kewarganegaraan,” ucap Menlu Sugiono.
Diketahui, Badan Intelijen Luar Negeri Ukraina atau Sluzhba zovnishn’oyi rozvidky Ukrayiny (SZRU) mengklaim adanya informasi mengenai delapan WNI yang direkrut menjadi bagian dari militer Rusia.
SZRU menyampaikan informasi tersebut melalui laman resmi pada 27 Agustus 2026. Pihak Ukraina menyebut para WNI itu dipekerjakan sebagai serdadu umpan meriam atau cannon fodder, istilah yang merujuk pada tentara yang dikorbankan di garis depan pertempuran.
Delapan WNI yang disebut dalam laporan tersebut adalah Yuda Putra Pratama, Haryanto Dwi Kencana, Erwanda, Ngangun Hudri Fadli, Muhammad Syaripudin, M. Hadi Maulana, Wahyu Oktavian Iskandar, dan Helmi Nuraha Hakim.
Di sisi lain, berdasarkan laporan FISU, para WNI itu diduga awalnya direkrut dengan tawaran pekerjaan dan iming-iming gaji tinggi, tugas non-tempur, percepatan memperoleh kewarganegaraan Rusia, serta berbagai tunjangan sosial.
FISU menyebut para perekrut menggunakan tawaran pekerjaan untuk menarik warga asing yang kemudian dapat diarahkan ke dinas militer.
