JAKARTA, Probusmedia — Presiden Prabowo Subianto menegaskan kedekatan dengan dirinya bukan jaminan seseorang terbebas dari proses hukum, termasuk orang yang pernah bekerja dalam lingkarannya.
Prabowo mencontohkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana yang menjadi tim pakar dan tim suksesnya sebelum terseret kasus dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Prabowo menyampaikan hal tersebut saat menjelaskan sikapnya dalam menghadapi pejabat atau orang dekat yang tersandung persoalan hukum. Menurut dia, kepentingan negara dan rakyat harus ditempatkan di atas hubungan personal.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam dialog bersama sejumlah jurnalis senior, pimpinan media nasional, dan pakar yang ditayangkan melalui kanal YouTube resminya, Rabu (16/9/2026).
“Pak Dadan itu tim pakar saya, tim sukses saya. Saya angkat di Kepala BGN, saya juga yang serahkan ke Kejaksaan,” kata Prabowo.
Dadan saat ini merupakan tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG pada BGN tahun anggaran 2025–2026.
Kejaksaan Agung (Kejagung) menyebut perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyelewengan tata kelola program, termasuk insentif untuk Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) serta pengadaan barang dan jasa.
Kejagung sebelumnya menetapkan Dadan bersama dua mantan Wakil Kepala BGN, Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya, sebagai tersangka dalam perkara tersebut.
Penyidik juga mengungkap dugaan penunjukan yayasan yang terafiliasi dengan para tersangka sebagai mitra SPPG serta dugaan penggelembungan harga sejumlah barang.
Dalam pernyataannya, Prabowo mengatakan orang yang pernah dekat atau bekerja bersamanya tetap dapat diproses apabila melakukan pelanggaran.
Ia menjelaskan, ada sejumlah orang yang pernah diberinya kepercayaan, tetapi kemudian diduga melakukan kesalahan.
“Ada berapa jenderal, saya yang naikkin pangkat, orang-orang yang saya tahu jagoan di lapangan, tapi mungkin di ujungnya, dia khilaf, tergoda,” ujar Prabowo.
Prabowo kemudian ditanya apakah dalam menjalankan pemerintahan dirinya akan mengesampingkan perasaan pribadi ketika ada orang dekat yang harus berhadapan dengan proses hukum.
Ia mengatakan keputusan sebagai kepala negara harus didasarkan pada kepentingan yang lebih luas daripada hubungan personal.
“Jadi begini, yang saya belajar, bernegara itu, kita harus arif, kita harus bijak, tapi di ujungnya kepentingan nasional, kepentingan rakyat harus di atas segala hal,” kata Prabowo.
Selain itu, kata dia, tidak sedikit orang yang memiliki hubungan dekat dengannya tetapi tetap diserahkan kepada aparat penegak hukum ketika menghadapi persoalan.
Ia menyatakan hubungan pertemanan tidak boleh menjadi pertimbangan utama dalam menjalankan pemerintahan dan penegakan hukum.
“Banyak yang dekat sama saya, dekat sama saya, berapa banyak yang sudah saya serahkan ke (APH). Hotel Sultan itu, wah yang ngelobi ke saya banyak,” ujar Prabowo.