Penulis
Zendy Pradana
Editor
Ponco SulaksonoJAKARTA, Probusmedia — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri keterlibatan dua direktur jenderal lain di Kementerian ATR/BPN dalam kasus dugaan suap pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk dan gratifikasi terkait pengurusan pertanahan.
Ruangan dua dirjen tersebut sudah digeledah tim penyidik beberapa hari lalu, yakni ruang Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang serta Ruang Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah.
Penggeledahan bersamaan dengan ruang kerja Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN, Lampri, yang telah berstatus tersangka.
“Dan tentunya, lokasi-lokasi yang dilakukan penggeledahan, yang pertama adalah lokasi yang memang sudah dipasangi KPK line atau penyegelan pada tahap penyidikan,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Senin (21/9/2026) sore.
Budi menjelaskan bahwa penyidik masih mencari sejumlah bukti tambahan untuk membuat terang kasus dugaan suap di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
“Untuk terkait dugaan keterlibatan para pihak yang dilakukan penggeledahan seperti apa, tentu nanti kita tunggu perkembangan dari penyidikan perkara ini,” kata dia.
Budi mengatakan penyidik KPK juga akan meminta keterangan dari tiga Dirjen di Kementerian ATR/BPN usai ruangannya digeledah. Namun, belum dipastikan kapan pemanggilannya.
“Ya tentunya dari penggeledahan yang sudah dilakukan di tiga ruangan dirjen itu, nantinya juga butuh dilakukan konfirmasi, permintaan keterangan kepada pihak-pihak yang bisa menjelaskan terkait dengan temuan-temuan penyelidik ya di ruangan-ruangan yang sudah dilakukan penggeledahan,” tutup Budi.
Setelah rampung menggeledah ruangan Lampri, penyidik turut menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan kasus dugaan suap lahan HGB Summarecon Bogor.
Diketahui, KPK sudah menetapkan delapan orang tersangka usai melakukan operasi senyap atau operasi tangkap tangan (OTT) di BPN, Bogor.
Delapan orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ialah Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) Adrianto Pitojo Adhi dan anak buah Menteri ATR/ BPN Nusron Wahid, yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (Dirjen PPTR) Kementerian ATR/BPN Lampri; Ketua Bidang Hubungan Organisasi Masyarakat (Ormas) DPP Partai Golkar, Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq.
Kemudian, Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bogor Sontang Coin Manurung; dan mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto; Muhammad Fakhry, Erwin, dan Rizal Pahlefi.
Dalam OTT tersebut, KPK total mengamankan uang tunai dengan nilai total sekitar Rp106,3 miliar. Di rumah Arif, penyidik menemukan Rp31,86 miliar, USD2.611.500, SGD1.974.500, SAR910, dan RM981.
Uang lainnya ditemukan di rumah Rizal sebesar Rp896 juta, rumah Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, Zimmun Ni’am Aulawi sebesar Rp8 juta, serta rumah Sontang sebesar Rp49,5 juta.