JAKARTA, Probusmedia — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga mendalami keuntungan yang diperoleh PT Summarecon Agung Tbk dalam perkara dugaan suap pembukaan blokir hak guna bangunan (HGB) lahan Summarecon Bogor pada lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
KPK menyatakan tak segan menetapkan korporasi sebagai tersangka jika terbukti meraup keuntungan dalam dugaan suap tersebut.
“Tentu tidak menutup kemungkinan untuk hal tersebut (adanya dugaan uang suap mengalir ke PT Summarecon Agung Tbk) didalami pada saat proses penyidikan yang berjalan,” ujar Pelaksana tugas (Plt) Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein kepada wartawan, Selasa (15/9/2026) malam.
Taufik menyebutkan bahwa penyidik saat ini baru menemukan tindakan korupsi yang dilakukan oleh perorangan. Maka itu, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk, Adrianto Pitojo Adi (ADR) ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus suap di pusaran Kementerian ATR/BPN.
Menurut Taufik, penyidik berpeluang mendalami keuntungan yang diperoleh PT Summarecon Agung Tbk dari hasil suap pihak Adrianto kepada pejabat Kementerian ATR/BPN terhadap HGB lahan di Kabupaten Bogor.
“Karena tentunya keuntungan yang diperoleh atas pengurusan HGB itu kan kembali lagi ke korporasi ya, untuk kepentingan perusahaan,” kata Taufik.
“Kami tidak menutup peluang untuk tentunya nanti ketika ada fakta-fakta di proses penyidikan yang akan dilakukan oleh tim penyidik ke depan ini, ditemukan aliran-aliran atau menggunakan rekening perusahaan yang kemudian itu dipakai untuk operasional perusahaan, nah itu tentunya kan ada manfaat yang diterima oleh korporasi, begitu. Nah, itu sudah masuk konteks ke unsur-unsur untuk kita mintakan pertanggungjawaban pidananya pihak korporasi,” sambungnya.
Taufik menuturkan kasus ini merupakan kasus kedua yang menyeret pihak Summarecon. Pihak Summarecon juga sempat terseret kasus korupsi suap terkait penerbitan IMB Apartemen Royal Kedhaton yang membuat Vice President Summarecon Agung Oon Nusihono terjaring OTT bersama eks Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti pada 2023 silam.
“Untuk Summarecon, betul ini bukan sekali, memang kami juga ada pernah menangani di daerah Jogja ya, kalau tidak salah,” ucap Taufik.
Diketahui, Summarecon juga pernah berhadapan dengan kasus dugaan korupsi di wilayah Yogyakarta pada tahun 2019. Dalam kasus tersebut, KPK melakukan OTT terkait suap penerbitan IMB Apartemen Royal Kedhaton.
KPK berhasil mengamankan mantan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti. Haryadi saat itu diamankan bersama Vice President Summarecon Agung Oon Nusihono.
Proses penanganan perkara pun berlangsung. Kemudian, Agung Oon Nusihono selaku Vice President Summarecon Agung divonis 3 tahun penjara oleh majelis hakim.









