JAKARTA, Probusmedia — Mantan Vice President Legal and Risk Management PT Krakatau Steel, Rachman Hidayat mengungkapkan bahwa Ferry Yanto Hongkiriwang atau Ferry Boboho sering mengaku mengenal banyak pejabat Indonesia, termasuk mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.
Kesaksian tersebut disampaikan Rachman ketika menjadi salah satu saksi dalam sidang kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2026).
Rachman menyebut Ferry Bobohi mengklaim banyak mengenal pejabat di Indonesia saat pertemuan manajemen PT Krakatau Niaga Indonesia (KNI) dan PT Cahaya Baja Sukses (CBS) di Pacific Place, Jakarta Selatan.
Pertemuan kedua perusahaan itu untuk membahas persoalan tunggakan pembayaran PT CBS kepada PT KNI.
Dalam pertemuan itu, kata Rachman, Ferry Boboho datang bersama Michael Njoman. Menurut Rachman, saat itu Michael menyebut Ferry adalah bosnya.
“Pak Ferry itu suka menyebut kenal pejabat-pejabat di Indonesia,” ujar Rachman di ruang sidang.
Rachman membenarkan saat jaksa bertanya soal Ferry yang mengaku juga mengenal Febrie. Ia tidak merasa aneh dengan Ferry yang mengklaim mengenal sejumlah pejabat.
“Bagi saya biasa saja orang menyebut-nyebut nama pejabat. Konteks kami adalah perjanjian saja,” kata Rachman.
Diketahui, Febrie Adriansyah didakwa menerima lalu menyembunyikan dan menyamarkan uang total Rp346 miliar dan USD 440 ribu.
Febrie didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) bersama tiga orang lainnya, yakni Don Ritto, Nurman Herin dan Ferry Yanto Hongkiriwang pada tahun 2020 hingga 2026.
Febrie dianggap melanggar Pasal 607 ayat (1) huruf a Juncto Pasal 20 ayat (1) huruf c Juncto Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Pasal 607 ayat (1) huruf b Juncto Pasal 20 ayat (1) huruf c Juncto Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Febrie juga didakwa dugaan pemerasan kepada seseorang pengusaha bernama Tan Kian. Febrie menyalahgunakan kewenangannya sebagai Direktur Penyidikan dan Jampidsus Kejagung.
Febrie memeras Tan Kian dengan meminta uang SGD5 juta atau setara Rp55 miliar dari Tan Kian. Dia menjanjikan Tan Kian tak dijadikan tersangka jika memberikan uang.
Jaksa menganggap Febrie Adriansyah melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana huncto Pasal II ayat (8) Lampiran I angka 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.







