JAKARTA, Probusmedia — Mahkamah Agung (MA) membatalkan vonis bebas Mayor Infanteri (Purn) Isak Settu dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di Paniai, Papua, pada 7-8 Desember 2014.
MA mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar terhadap putusan Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Makassar.
Berdasarkan informasi pada situs Kepaniteraan MA yang dipantau di Jakarta, Rabu (18/11/2026), majelis hakim kasasi menyatakan Isak Settu terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama dan kedua.
MA kemudian menjatuhkan hukuman pidana penjara selama lima tahun kepada Isak Settu.
Selain pidana penjara, MA juga mewajibkan terdakwa membayar kompensasi kepada para korban atau keluarga korban dengan besaran berbeda.
Untuk korban meninggal dunia, kompensasi ditetapkan sebesar Rp250 juta per orang.
Sementara itu, korban luka berat mendapatkan Rp210 juta, korban luka sedang Rp115 juta, dan korban luka ringan Rp75 juta per orang.
“Kabul kasasi, batal JF adili sendiri, terbukti dakwaan ke-1 dan ke-2, pidana penjara lima tahun dan membayar kompensasi untuk korban,” demikian bunyi amar putusan tersebut.
Perkara dengan nomor 1200 K/Pid.Sus-HAM/2026 itu diputus pada 10 November 2026.
Majelis hakim kasasi dipimpin Prof Yanto sebagai ketua, dengan empat hakim anggota, yakni Moh. Puguh Haryogi, Erwin Partogi Pasaribu, Roki Panjaitan, dan Sutarjo.
Putusan kasasi tersebut sekaligus membatalkan vonis bebas yang dijatuhkan Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Makassar terhadap Isak Settu pada 8 Desember 2022.
Sebelumnya, jaksa menuntut Isak Settu dengan pidana penjara selama 10 tahun dalam perkara pelanggaran HAM berat Paniai.
Jaksa mendakwa Isak dengan dua dakwaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
Dalam dakwaan pertama, Isak dijerat Pasal 42 Ayat (1) huruf a dan huruf b juncto Pasal 7 huruf b, Pasal 9 huruf a, dan Pasal 37.
Sementara itu, dalam dakwaan kedua, dia dijerat Pasal 42 Ayat (1) huruf a dan huruf b juncto Pasal 7 huruf b, Pasal 9 huruf h, dan Pasal 40 undang-undang yang sama.
Kasus pelanggaran HAM berat Paniai terjadi saat pembubaran unjuk rasa masyarakat oleh personel TNI dan Polri pada 8 Desember 2014.
Peristiwa tersebut mengakibatkan empat warga meninggal dunia dan 10 orang lainnya mengalami luka-luka.







