Penulis
Zendy Pradana
Editor
Irfan KamilJAKARTA, Probusmedia — Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan lima orang saksi terkait dengan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Salah satu saksi yang dihadirkan yakni anak buah mantan staf khusus Menteri Agama Ishfah Abidal Aziz atau Gus Alex, Syaiful Bahri.
Jaksa KPK pun awalnya mengonfirmasi terkait dengan identitas Syaiful Bahri. Sebab, jaksa KPK menyebut nama lain Syaiful Bahri ialah Bajak Laut.
“Baik, Pak Saiful Bahri alias Pak Bahar alias… apa benar Pak, alias Bajak Laut?”
tanya jaksa di ruang sidang Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, Selasa (1/9/2026).
“Iya, pak,” sahut Syaiful alias Bajak Laut.
“Oke, sudah. Baik. Agak… agak terkesima kami. Baik, Pak Bahar ya, Pak Syaiful Bahri alias Pak Bahar. Pak Bahar sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik KPK, Pak?” tanya jaksa.
Kemudian, jaksa KPK menanyakan kepada Syaiful terkait dengan ada atau tidaknya penekanan yang dilakukan penyidik ketika dirinya diperiksa sebagai saksi di tahap penyidikan. Syaiful pun mengaku tidak pernah mendapat ancaman atau tekanan dari penyidik.
“Tidak ada ya. Diberikan dalam keadaan bebas merdeka, Pak ya?” tanya jaksa.
“Betul,” jawab Syaiful.
“Betul ya. Sebelum diparaf sementara, dibaca ulang dulu semuanya?” tanya jaksa.
“Iya,” ucap Bajak Laut alias Syaiful.
“Kemudian diparaf setiap lembarnya dan ditandatangan?” kata jaksa
“Iya,” sebut bajak laut.
Diketahui, mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas didakwa telah merugikan negara sebanyak Rp 622 miliar terkait perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Jaksa penuntut umum (JPU) menyatakan perbuatan itu dilakukan Yaqut secara bersama-sama dengan mantan stafsusnya, Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex (IAA); Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham (ISM); dan Ketum Asosiasi Kesthuri Asrul Azis Taba (ASR).
Jaksa menjelaskan Yaqut melakukan pengisian kuota haji khusus tahun 2023-2024 tanpa melalui waktu tunggu yang sudah ditentukan. Para jemaah haji khusus yang dimasukkan oleh Yaqut cs tidak melalui mekanisme yang sudah ditentukan.
Jaksa menyebut, Yaqut juga melakukan pengisian kuota haji khusus tahun 2023-2024 dengan disertai adanya fee percepatan sebanyak 50%.
Jaksa juga menilai Yaqut telah memperkaya diri sendiri sejumlah USD271.500 dalam upaya kuota haji khusus tersebut.
Jaksa juga menyakini perkara ini turut memperkaya sejumlah pihak lain termasuk 313 korporasi penyelenggara ibadah haji khusus (PlHK).
Bahkan, kata jaksa, ada praktik jual beli kuota haji khusus, jual beli kuota petugas haji hingga fee percepatan dalam perkara ini, sehingga ada jemaah yang seharusnya berangkat haji tapi gagal diberangkatkan, dan ada jemaah yang tidak berhak berangkat tetapi malah di berangkatkan.
