Penulis
Zendy Pradana
Editor
Irfan KamilJAKARTA, Probusmedia — Mantan Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kementerian Agama (Kemenag) Nur Arifin mengaku pernah disindir akan dimutasi setelah menyatakan ketidaksetujuannya dengan draf Keputusan Dirjen (Kepdirjen) nomor 240 terkait tambahan haji khusus.
Arifin menyebut tidak setuju dengan draf kepdirjen tersebut karena dianggap akan memberikan kelonggaran terhadap persyaratan berbasis usulan penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK).
Kesaksian Arifin diungkap ketika menjadi salah satu saksi dalam sidang perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (15/9/2026).
Saat itu, Arifin mengaku tidak setuju dengan Kepdirjen Nomor 240 yang diusulkan Kasubdit Perizinan, Akreditasi, dan Bina Penyelenggaraan Haji Khusus Kemenag Rizky Fisa Abadi. Arifin menyebut kepdirjen usulan Rizky Fisa itu bertentangan dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 6 Tahun 2021.
“Nah, terkait dengan kepdirjen ini, tadi Bapak sempat menyampaikan menurut pandangan Bapak itu bertentangan dengan PMA Nomor 6 Tahun 2021. Terus kemudian kami perlihatkan tahapan-tahapannya, tahap 1, 30 hari kerja, tahap 2, 7 hari kerja, dan tahap 3, 7 hari kerja. Bagian mananya, Pak, yang menurut Bapak itu tidak sesuai dengan PMA 6 2021 saat itu yang Bapak tidak setuju?”
tanya jaksa di ruang sidang.
“Itu kata 2 tahun untuk usia porsi,”
kata Arifin.
“Maksudnya?” tegas jaksa.
“Di PMA 6 ada persyaratan bahwa eh yang bisa berangkat itu minimal usia porsinya 2 tahun. Telah mendaftar minimal 2 tahun,” jawab Arifin.
Arifin menyebutkan dalam draf kepdirjen usulan Rizky Fisa terdapat persyaratan yang dihilangkan, yakni mengenai jangka waktu tunggu minimal 2 tahun agar jemaah bisa berangkat haji.
Dalam draf kepdirjen usulan Rizky Fisa, kata Arifin, kata ‘minimal 2 tahun’ dihilangkan yang menurutnya bertentangan dengan PMA Nomor 6 Tahun 2021.
“Ada telah memiliki nomor porsi dalam jangka waktu paling singkat 2 tahun,” kata Arifin.
“Ini yang Bapak tangkap tidak sesuai dengan inilah?” tanya jaksa.
“Iya betul,” kata Arifin.
Lebih lanjut, Arifin menyebut bahwa dirinya mendapat sindirian akan dimutasi karena tidak setuju dengan draft Kepdirjen usulan Rizky Fisa. Sindiran itu disampaikan langsung oleh Rizky Fisa.
“Apakah Bapak pernah disindir oleh Rizki Fisa karena tidak sependapat dengan ini akan ada akibat yang akan Bapak alami, misalnya dimutasi atau apa pun yang lainnya? Pernah Bapak disampaikan hal itu oleh Rizki Fisa?” tanya jaksa.
“Pernah,” ucap Arifin.
“Apa bahasanya, Pak?” tanya jaksa.
“Ya bahasanya, nanti kayaknya Bapak mungkin mau dimutasi, gitu. Pernah,” jawab Arifin.
“Itu sebelum Kepdirjen diundangkan atau setelahnya?” tanya jaksa.
“Saya lupa itu,” sahut Arifin.
Diketahui, mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas didakwa telah merugikan negara sebanyak Rp 622 miliar terkait perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024.
Jaksa penuntut umum (JPU) menyatakan perbuatan itu dilakukan Yaqut secara bersama-sama dengan mantan stafsusnya, Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex (IAA); Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham (ISM); dan Ketum Asosiasi Kesthuri Asrul Azis Taba (ASR).
Jaksa menjelaskan Yaqut melakukan pengisian kuota haji khusus tahun 2023-2024 tanpa melalui waktu tunggu yang sudah ditentukan. Para jemaah haji khusus yang dimasukkan oleh Yaqut cs tidak melalui mekanisme yang sudah ditentukan.
Jaksa menyebut, Yaqut juga melakukan pengisian kuota haji khusus tahun 2023-2024 dengan disertai adanya fee percepatan sebanyak 50%.
Jaksa juga menilai Yaqut telah memperkaya diri sendiri sejumlah USD271.500 dalam upaya kuota haji khusus tersebut.
