JAKARTA, Probusmedia — Divisi Propam Polri mulai menggelar sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) kepada Irjen Eko Hadi Santoso terkait dugaan pelanggaran etik dalam kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto, Selasa (17/11/2026).
Sidang berlangsung tertutup di Ruang Sidang Biro Wabprof, lantai 2 Gedung Divisi Propam Polri, sekitar pukul 09.00 WIB.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan sidang tersebut digelar untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Eko Hadi.
“Tepatnya tadi sekitar pukul 09.00 WIB, bertempat di Ruang Sidang Biro Wabprof lantai 2 pada Gedung Divpropam Polri, telah dilaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP terhadap terduga pelanggar EHS,”
kata Trunoyudo.
Dia menjelaskan sidang dipimpin Komjen Hendro Pandowo sebagai ketua komisi.
Menurutnya, Komjen Hendro Pandowo didampingi Irjen Agus Dwi Hermawan sebagai wakil ketua, serta tiga anggota, yakni Irjen Untung Widiatmoko, Irjen Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Toni Ariadi Efendi.
Dalam perkara ini, Eko Hadi disangkakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Trunoyudo mengatakan, seluruh proses persidangan dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip profesionalitas, prosedural, dan proporsionalitas.
“Seluruh rangkaian persidangan dilaksanakan sebagai bagian dari mekanisme penegakan Kode Etik Profesi Polri, dengan mengedepankan prinsip profesional, prosedural, dan proporsional, serta menjunjung tinggi etika, objektivitas, dan akuntabilitas,” tuturnya.
Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal.
Keempatnya ialah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Slamet Uliandi.
Listyo Sigit, Eko Hadi, dan Ahrie Sonta telah ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Mako Brimob Polri.
Sementara itu, Slamet Uliandi menjalani tahanan rumah dengan alasan kesehatan.
Dalam proses penegakan etik sebelumnya, Polri menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Ahrie Sonta, Selasa (10/11/2026).
Dugaan penyadapan disebut berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.
Penyadapan tersebut diduga tidak hanya menyasar presiden, tetapi juga sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media massa, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga pengusaha.
Dalam perkara pidananya, para tersangka dijerat Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara.
Mereka juga dijerat Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP dengan ancaman enam tahun penjara, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman delapan tahun penjara.









