
Penulis
Langgeng Puji
Editor
Irfan KamilJAKARTA, Probusmedia — Kejaksaan Agung (Kejagung) menyebut Arif Kurniawan (AK), sosok yang diduga menjadi pengendali sejumlah perusahaan tambang nikel di Sulawesi Tenggara, saat ini berada di luar negeri.
Arif muncul dalam penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara periode 2013–2025.
Namun, hingga kini, dia belum ditetapkan sebagai tersangka.
Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Saiful Bahri Siregar mengatakan keberadaan Arif diketahui setelah penyidik berkoordinasi dengan sejumlah instansi dan menelusuri data perlintasan.
“Posisi AK (Arif Kurniawan) sampai dengan saat ini tidak diketahui keberadaannya di Indonesia, tetapi berdasarkan tim penyidik melakukan pengkajian, bekerja sama dengan instansi yang lain, dari perlintasan, saat ini ditemukan yang bersangkutan berada di luar negeri,”
kata Saiful dikutip Minggu (8/11/2026).
Saiful mengatakan, penyidik juga telah bekerja sama dengan pihak imigrasi untuk menelusuri keberadaan Arif.
Menurut dia, dugaan bahwa Arif menjadi pengendali kegiatan pertambangan tersebut didasarkan pada keterangan 38 saksi yang telah diperiksa penyidik.
“Pada saat ini fakta yang kami jelaskan bahwa dia sebagai pengendali adalah dari keterangan-keterangan yang telah kami periksa sebanyak 38 orang saksi, bahwa ada kaitan dan memang pengendali dari kegiatan ini adalah Saudara AK,” ujarnya.
Sebelumnya, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mengungkap Arif sebagai pihak yang diduga mengendalikan perusahaan-perusahaan yang menguasai kawasan hutan negara secara ilegal.
Saiful menjelaskan, terdapat enam perusahaan yang menjalankan usaha pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara dan diduga dikendalikan Arif sebagai penerima manfaat (beneficial owner).
Keenam perusahaan itu yakni PT BSJ, PT KAA, PT ANI, PT AMI, PT AMID, dan PT HJ.
Dalam penyidikan, Kejagung menemukan bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT BSJ dan PT KAA telah berakhir pada 2015.
Meski demikian, izin kedua perusahaan tersebut tetap diperpanjang melalui skema suspend sebanyak tiga kali.
Padahal, hasil eksplorasi dan studi kelayakan kedua perusahaan itu sebelumnya ditolak pejabat Dinas ESDM Sulawesi Tenggara.
Penolakan dilakukan karena wilayah izin pertambangan seharusnya dikembalikan kepada negara.
Namun, penolakan tersebut kemudian dicabut karena diduga terjadi penyalahgunaan wewenang oleh penyelenggara negara.
Selain itu, perusahaan-perusahaan tersebut diduga memberikan suap kepada penyelenggara negara untuk memanipulasi persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).
Manipulasi itu diduga dilakukan agar perusahaan dapat menjalankan kegiatan pertambangan nikel secara melawan hukum.
Meski demikian, Saiful menegaskan bahwa Arif Kurniawan belum berstatus tersangka dalam perkara tersebut.