JAKARTA, Probusmedia — Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang masih terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.
Penulis
Fadel PrayogaJAKARTA, Probusmedia — Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang masih terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.
Puan merespons dugaan adanya perubahan fungsi lahan bekas Karhutla menjadi perkebunan sawit.
Dia meminta pihak terkait menyelidiki informasi tersebut karena alih fungsi lahan seperti itu tidak semestinya terjadi tanpa proses dan pengawasan yang jelas.
“Nanti kami akan meminta pihak yang terkait untuk menyelidiki hal itu, dan itu seharusnya tidak boleh terjadi dan harus segera ditindak. Itu,” kata Puan di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (8/9/2026).
Puan meminta pemerintah memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar penanganan bencana tidak berhenti pada pemadaman, tetapi berlanjut hingga pemulihan masyarakat.
Puan mengingatkan posisi geografis Indonesia yang berada di kawasan Ring of Fire membuat Indonesia memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi.
Menurut dia, pemerintah memang telah melakukan berbagai upaya mitigasi dan antisipasi, tetapi karakter bencana alam membuat waktu dan lokasi kejadiannya sulit diprediksi secara pasti.
“Karenanya memang dari masa ke masa, dari tahun ke tahun, pemerintah itu sudah melakukan mitigasi dan antisipasi untuk melakukan semua hal terkait dengan hal tersebut antisipasinya itu secara terpadu,” kata Puan.
Dia menilai penanganan bencana harus dilakukan secara terpadu karena tidak mungkin menjadi tanggung jawab satu kementerian atau lembaga saja.
Puan mendorong seluruh kementerian dan lembaga kembali memperkuat kerja bersama dengan koordinasi yang jelas.
“Ya memang kemudian kita harus melakukannya itu secara terpadu, tidak bisa dilakukan oleh satu instansi atau K/L (Kementerian/Lembaga) saja, namun harus dilakukan secara bersama-sama,” ujarnya.
Puan mengusulkan adanya satu pihak yang menjadi sektor utama atau leading sector dalam mengoordinasikan penanganan bencana.
Dia menyebut koordinasi lintas kementerian dan lembaga sebelumnya dapat dilakukan dengan melibatkan kementerian koordinator serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Dan dulu, waktu saya berada di pemerintah, yang menjadi leading sector-nya itu adalah BNPB,” kata Puan.
Menurut Puan, pola koordinasi tersebut perlu kembali diperkuat agar pemerintah dapat bergerak lebih cepat ketika bencana terjadi.
Dia menilai mekanisme dengan satu sektor utama akan memudahkan pemerintah mengantisipasi dan menyelesaikan persoalan secara lebih terarah.
“Jadi dengan situasi seperti ini, saya mengharapkan bisa dilakukan lagi hal seperti itu, ada salah satu leading sector yang melakukan hal tersebut untuk segera mengantisipasi hal ini sehingga bisa segera selesai,” katanya.
Puan menegaskan pola serupa juga harus diterapkan dalam menghadapi Karhutla yang masih terjadi di berbagai daerah.
Pimpinan DPR nantinya akan meminta pemerintah memperkuat kembali mekanisme tersebut melalui tim kebencanaan yang dimiliki DPR.
“Karenanya kami di pimpinan DPR nantinya yang sudah mempunyai tim bencana akan meminta pemerintah untuk bisa melakukan hal seperti itu lagi agar hal-hal yang sekarang terjadi itu bisa cepat teratasi,” ucap Puan.
Dia mengingatkan persoalan bencana dan Karhutla tidak selesai hanya dengan memadamkan api.
Dampak lanjutan terhadap kehidupan masyarakat, mulai dari kesehatan, pendidikan hingga kesejahteraan, juga harus menjadi perhatian pemerintah.
“Tapi apa yang akan harus kita atasi setelahnya, yaitu bagaimana terkait dengan masalah sosial, yaitu pendidikan, kemudian kesejahteraan masyarakat,” kata Puan.
Puan mencontohkan dampak Karhutla yang kini mulai dirasakan masyarakat, termasuk gangguan kesehatan akibat infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dan terganggunya aktivitas pendidikan anak-anak.
Menurut dia, pemerintah harus segera menyiapkan solusi agar dampak tersebut tidak berlarut-larut.
“Seperti sekarang sudah ada masalah ISPA, kemudian kondisi anak-anak yang pendidikannya terganggu, itu juga harus segera teratasi dan bagaimana ke depannya itu harus segera ada solusinya,” ujarnya.
