JAKARTA, Probusmedia — Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai Kejaksaan Agung (Kejagung) seharusnya tidak hanya menetapkan korporasi sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi nikel yang menyeret Arif Kurniawan (AK).
Menurut Fickar, pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan korporasi, termasuk direksi, juga perlu dimintai pertanggungjawaban pidana, baik dalam kapasitasnya sebagai pengurus maupun secara pribadi.
“Seharusnya dengan sendirinya selain korporasi juga sekaligus direktur, baik karena jabatan maupun pribadinya, ditetapkan sebagai tersangka,”
kata Fickar kepada Probusmedia.id, Minggu (15/11/2026).
Dia menjelaskan, penetapan tersangka terhadap korporasi dan pengurusnya diperlukan untuk mengungkap perbuatan serta kepentingan masing-masing subjek hukum dalam perkara tersebut.
Dengan demikian, penyidik dapat menelusuri apakah tindak pidana dilakukan atas nama korporasi, dalam kapasitas sebagai direksi, atau melalui tindakan pribadi pihak-pihak yang terlibat.
Selain itu, Fickar meminta Kejagung mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut, termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Menurut dia, penyidik perlu menelusuri keterkaitan pihak-pihak lain dan memproses mereka apabila ditemukan bukti yang cukup.
“Demikian juga keterkaitannya dengan pihak lain, termasuk LSP, harus dikejar dan ditetapkan aturan-aturan yang ada ini juga sebagai tersangka,” ujar Fickar.
Fickar menilai, penanganan perkara korupsi tersebut perlu dilakukan secara menyeluruh, tidak berhenti pada penetapan korporasi sebagai tersangka.
Sebelumnya, Kejagung menetapkan PT BSJ sebagai tersangka korporasi dalam kasus dugaan korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara (Sultra) periode 2013-2025.
Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa sekitar 38 saksi dan mengumpulkan sejumlah barang bukti, termasuk dokumen perizinan usaha pertambangan (IUP) serta barang bukti elektronik.
Anang Supriatna mengatakan, penyidik juga telah melakukan penggeledahan di enam lokasi yang berkaitan dengan perkara tersebut.
“Tim penyidik Kejaksaan Agung telah menetapkan tersangka PT BSJ sebagai tersangka korporasi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan tata kelola usaha pertambangan nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2013 sampai 2025,”
ujar Anang di Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (10/11/2026).









