JAKARTA, Probusmedia — Harta hasil korupsi yang dialihkan ke nama istri, anak, keluarga, hingga teman tetap dapat dirampas negara.
Ketentuan itu diatur dalam Pasal 5 Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya (RUU PATP).
Dalam Bahan Panitia Kerja (Panja) Draft RUU PATP tertanggal 18 November 2026, yang diterima Probusmedia.id, Pasal 5 ayat (1) huruf a mengatur bahwa aset hasil tindak pidana tetap dapat dirampas meskipun telah dipindahtangankan atau dikonversikan menjadi harta kekayaan pribadi maupun milik orang lain.
Ketentuan tersebut mencakup aset berupa modal, pendapatan, maupun keuntungan ekonomi lain yang diperoleh dari kekayaan hasil tindak pidana.
Penjelasan Pasal 5 mempertegas bahwa pihak lain yang dimaksud dalam ketentuan itu antara lain suami atau istri, anak, keluarga, kerabat, rekan kerja, dan teman.
Dengan demikian, pengalihan aset hasil korupsi ke rekening atau kepemilikan orang lain tidak serta-merta membuat harta tersebut terbebas dari perampasan negara.
Selain aset hasil tindak pidana, Pasal 5 juga mengatur aset yang digunakan sebagai alat kejahatan, aset hasil temuan yang diketahui berasal dari tindak pidana, serta aset sah milik pelaku yang digunakan sebagai pengganti.
Khusus aset pengganti, Pasal 5 ayat (2) mengatur bahwa perampasan harus mempertimbangkan nilai aset berdasarkan prinsip kewajaran dan keseimbangan dengan nilai kekurangan atau ketidaksesuaian aset yang telah dinyatakan dirampas negara.
Fasilitas umum tetap bisa digunakan masyarakat
RUU PATP juga mengatur perlakuan terhadap aset hasil tindak pidana yang telah dialihkan atau difungsikan menjadi fasilitas sosial, tempat ibadah, maupun fasilitas umum.
Pasal 5 ayat (4) menyebutkan, perampasan terhadap aset tersebut dilakukan tanpa mengubah fungsinya sehingga tetap dapat digunakan masyarakat.
Penjelasan pasal itu memberikan contoh berupa sekolah, perguruan tinggi, masjid, gereja, taman bermain, hingga ruang terbuka hijau.
Artinya, apabila aset hasil korupsi telah digunakan untuk membangun fasilitas umum, perampasan secara hukum tetap dapat dilakukan tanpa menghentikan pemanfaatannya oleh masyarakat.
Aset bisa dirampas tanpa putusan pidana
RUU PATP juga membuka ruang perampasan aset tanpa didasarkan pada putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana.
Hal itu diatur dalam Pasal 6 ayat (1). Ketentuan tersebut berlaku terhadap tersangka atau terdakwa yang meninggal dunia, melarikan diri, atau mengalami sakit permanen.
Perampasan juga dapat dilakukan terhadap pelaku yang tidak diketahui maupun tidak diketahui keberadaannya.
Namun, Pasal 6 ayat (2) menetapkan bahwa aset yang dapat dirampas melalui mekanisme tersebut harus bernilai paling sedikit Rp1 miliar.
Penjelasan Pasal 6 menyebutkan, nilai aset dihitung berdasarkan nilai pada saat aset tersebut diperoleh.
Dengan ketentuan ini, proses perampasan aset dapat ditempuh meskipun perkara pidana terhadap pelakunya tidak dapat dilanjutkan karena kondisi-kondisi yang diatur dalam pasal tersebut.
Perampasan aset tidak menghapus pidana
Meski memungkinkan perampasan tanpa putusan pidana, RUU PATP tetap menegaskan bahwa mekanisme tersebut tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku.
Hal itu tercantum dalam Pasal 7 yang menyatakan bahwa perampasan aset tanpa berdasarkan putusan pidana tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana.
Dengan demikian, apabila pelaku yang sebelumnya melarikan diri kemudian ditemukan atau ditangkap, proses pidana terhadapnya tetap dapat berjalan.
Perampasan aset dan pertanggungjawaban pidana menjadi dua hal yang tetap dapat ditempuh sesuai ketentuan dalam RUU tersebut.






