JAKARTA, Probusmedia – Presiden Prabowo Subianto menetapkan rencana belanja negara 2027 mencapai Rp4.097,2 triliun, atau naik Rp254,5 triliun dibandingkan pagu APBN 2026 sebesar Rp3.842,7 triliun.
Di tengah kenaikan belanja tersebut, pemerintah justru menargetkan rasio defisit anggaran lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan belanja negara tersebut setara dengan pertumbuhan sekitar 6,62 persen dibandingkan anggaran yang ditetapkan dalam APBN 2026.
Rencana tersebut disampaikan Prabowo dalam Rapat Paripurna DPR RI sekaligus Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
“Belanja negara 2027 direncanakan Rp4.097,2 triliun, naik dari Rp3.842,7 triliun di APBN 2026,” ujar Prabowo dalam pidatonya.
Di sisi penerimaan, pemerintah menargetkan pendapatan negara pada 2027 mencapai Rp3.426 triliun.
Target tersebut meningkat sekitar 8,6 persen dibandingkan target pendapatan negara dalam APBN 2026 yang ditetapkan sebesar Rp3.153,6 triliun.
Sementara itu, kebutuhan pembiayaan anggaran pada 2027 dirancang mencapai Rp671,2 triliun. Pemerintah juga menetapkan target defisit anggaran sebesar 2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Kepala Negara menyatakan pemerintah tidak ingin membiarkan defisit melebar dan akan berupaya menekan angka tersebut.
Menurut dia, pengelolaan anggaran perlu diarahkan menuju kondisi fiskal yang semakin sehat dan berkelanjutan.
“Ini akan diusahakan untuk kita tekan lebih kecil lagi. Kita memahami bahwa defisit yang ideal adalah sekecil-kecilnya, bahkan cita-cita kita adalah anggaran yang berimbang,” ujar Prabowo.
Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah berhati-hati dalam mengelola defisit dan utang negara agar kebijakan fiskal saat ini tidak berubah menjadi beban bagi generasi mendatang.
Puan menilai pembangunan nasional harus menjadi instrumen negara untuk memperkuat persatuan sekaligus memastikan seluruh masyarakat memperoleh hak yang setara atas pelayanan publik, kesempatan ekonomi, dan pembangunan.
Pesan tersebut disampaikan Puan dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026). Dalam agenda itu hadir juga Presiden Prabowo Subianto.
“Defisit dan utang harus dikelola secara hati-hati, terukur, dan bertanggung jawab. Setiap pembiayaan harus dilihat dari manfaat, risiko, dan bebannya bagi generasi mendatang,” kata Puan.