Penulis
Fadel PrayogaEditor
Ponco SulaksonoJAKARTA, Probusmedia — Saat ancaman gempa bumi, banjir, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), hingga bencana hidrometeorologi terus membayangi Indonesia, pemerintah justru mengubah komposisi anggaran tiga lembaga yang berada di garis depan mitigasi dan penanganan bencana.
Dalam RAPBN 2027, anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melonjak lebih dari dua kali lipat, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) nyaris tak bergerak, sementara Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) justru mengalami pemangkasan.
Berdasarkan Buku II Nota Keuangan RAPBN 2027, anggaran BNPB naik dari Rp491 miliar dalam APBN 2026 menjadi Rp1,003 triliun pada RAPBN 2027.
Artinya, anggaran BNPB bertambah Rp512,1 miliar atau melonjak sekitar 104,3 persen dalam setahun.
Lonjakan tersebut menjadi yang paling mencolok dibandingkan dua lembaga lainnya karena BNPB hampir mendapatkan tambahan anggaran setara dengan pagu tahun sebelumnya.
Bahkan, dari rincian program, anggaran Program Ketahanan Bencana BNPB meningkat dari Rp250 miliar menjadi Rp713,1 miliar, sedangkan Program Dukungan Manajemen naik dari Rp241 miliar menjadi Rp290 miliar.
Berbeda dengan BNPB, anggaran Basarnas hanya naik tipis dari Rp1,5537 triliun pada APBN 2026 menjadi Rp1,5648 triliun dalam RAPBN 2027.
Kenaikannya cuma Rp11,1 miliar atau sekitar 0,7 persen, dengan Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana naik dari Rp685,2 miliar menjadi Rp694,3 miliar.
Sementara itu, BMKG justru menghadapi arah anggaran yang berlawanan. Pagu BMKG turun dari Rp2,6754 triliun pada APBN 2026 menjadi Rp2,5228 triliun dalam RAPBN 2027, atau berkurang Rp152,6 miliar dan setara dengan penurunan sekitar 5,7 persen.
Jika tiga lembaga tersebut digabung, anggarannya sebenarnya meningkat dari Rp4,7201 triliun pada APBN 2026 menjadi Rp5,0907 triliun dalam RAPBN 2027.
Total tersebut bertambah sekitar Rp370,6 miliar atau 7,9 persen, tetapi kenaikan itu sangat dipengaruhi lonjakan anggaran BNPB karena BMKG justru mengalami pemangkasan.
Perubahan tersebut menarik karena ketiga lembaga memiliki mata rantai berbeda dalam menghadapi bencana, mulai dari membaca potensi ancaman, melakukan pencarian dan pertolongan, hingga menangani dampak bencana.
RAPBN 2027 menunjukkan pemerintah memberikan dorongan fiskal jauh lebih besar kepada BNPB, sementara kapasitas anggaran BMKG untuk menjalankan fungsi meteorologi, klimatologi, dan geofisika justru lebih kecil dibandingkan pagu 2026.
Di sisi lain, pemerintah malah memberikan porsi anggaran jumbo kepada Badan Gizi Nasional (BGN) yang menjadi penerima anggaran terbesar dalam RAPBN 2027.
Lembaga pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG) itu mendapatkan alokasi sebesar Rp240,2 triliun. Namun, nilainya turun dari APBN 2026 sebesar Rp268 triliun, atau berkurang Rp27,80 triliun setara 10,37 persen.
Dalam rinciannnya, total pagu BGN 2027 Rp240,2015 triliun, terdiri dari: program dukungan manajemen: Rp7,4188 triliun dan program pemenuhan gizi nasional: Rp232,7827 triliun.
Pemerintah menyiapkan total belanja negara Rp4.097,2 triliun dalam RAPBN 2027.
Angka itu naik dari APBN 2026 sebesar Rp3.842,7 triliun dan dari outlook 2026 sebesar Rp3.942,4 triliun, dengan belanja pemerintah pusat mencapai Rp3.362,2 triliun serta transfer ke daerah Rp735 triliun.
“Ini akan diusahakan untuk kita tekan lebih kecil lagi. Kita memahami bahwa defisit yang ideal adalah sekecil-kecilnya, bahkan cita-cita kita adalah anggaran yang berimbang,” ujar Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI sekaligus Penyampaian RAPBN 2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
