JAKARTA, Probusmedia — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui tidak semua pihak menyetujui penetapan upah minimum provinsi (UMP) Jakarta 2027 sebesar Rp6.136.941. Penaikan UMP tersebut mencapai Rp407.065 atau 7,1 persen dibandingkan UMP 2026 sebesar Rp5.729.876.
“Walaupun pasti enggak semuanya setuju, pastilah,”
kata Pramono di Park Hyatt, Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2026).
Pramono mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, buruh, para pengusaha membahas penetapan UMP melalui forum tripartit.
Dalam pembahasannya, masing-masing pihak mengajukan usulan besaran nilai alfa yang berbeda sebagai komponen perhitungan kenaikan upah.
“Pemerintah DKI Jakarta mengambil jalan tengah yang kemudian alhamdulillah bisa dikomunikasikan dengan kedua belah pihak,” ujarnya.
Pramono menyebut pembahasan UMP Jakarta 2027 berlangsung selama tiga hari. Meski demikian, seluruh pihak berhasil menyelesaikan pembahasan tersebut sebelum masa penetapan pada Sabtu (21/11/2026).
“alhamdulillah kita bisa menyelesaikan itu,” tegasnya.
Menurut Pramono, penetapan UMP DKI tetap mengutamakan kesejahteraan pekerja sekaligus keberlangsungan usaha di Jakarta.
Penetapan tersebut merupakan komitmen Pemprov DKI membantu para pengusaha agar bisa menjalankan dan mempertahankan usahanya di ibu kota.
“Kami berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan buruh, tetapi tidak melupakan bagaimana pengusaha bisa tetap survive dan juga bisa berusaha dengan baik di Jakarta ini,” katanya.









