
Penulis
Zendy Pradana
Editor
Ponco SulaksonoJAKARTA, Probusmedia — Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mendorong Polri mengusut dalang penyadapan ilegal yang dilakukan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit cs, terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Yusril menegaskan ada temuan terbaru terkait kasus dugaan penyadapan ilegal. Temuan terbaru itu yakni mengarah pada dugaan adanya tujuan untuk melumpuhkan pemerintahan.
Menurutnya, pengembangan kasus dugaan penyadapan ilegal Listyo Sigit cs diduga mengarah pada upaya makar.
Yusril mengatakan bahwa proses penyidikan harus menelusuri dugaan keterlibatan aktor intelektual di balik peristiwa penyadapan ilegal.
“Kalau kita berbicara mengenai makar, tentu harus dilihat siapa yang merencanakan, siapa yang melaksanakan, dan siapa yang berada di belakangnya. Tidak tertutup kemungkinan pemeriksaan ini berkembang ke pihak-pihak lain di luar institusi Kepolisian,” ujar Yusril Ihza dalam keterangannya, dikutip Jumat (20/11/2026).
Dia menegaskan, polri mesti mengembangkan proses pemeriksaan kepada pihak lainnya. Mulai dari, kalangan elite politik maupun birokrasi pemerintahan, sepanjang ditemukan bukti yang mendukung.
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto sebelumnya sempat menyatakan bahwa dugaan pengguna akhir atau end user kasus dugaan penyadapan ilegal berada di Listyo Sigit Prabowo.
Namun, Yusril menegaskan penyidik mesti menelusuri lebih jauh tujuan penggunaan perangkat tersebut dan pihak-pihak yang berada di baliknya.
Peristiwa ini menjadi kejadian luar biasa sejak tahun 1945. Menurutnya, institusi Polri tidak pernah terlibat dalam tindak pidana makar.
Oleh karena itu, pengungkapan perkara harus dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan seluruh pihak yang bertanggung jawab dapat diproses sesuai ketentuan hukum.
“Dalam KUHP yang baru, makar itu tidak hanya dilihat ketika suatu perbuatan sudah selesai dilaksanakan. Ada tahapan pemufakatan jahat, perbuatan permulaan, sampai pada pelaksanaan. Karena itu, kita harus melihat seluruh rangkaian perbuatannya dan apa sesungguhnya tujuan yang hendak dicapai,” kata dia.
Diketahui, Bareskrim Polri sudah menetapkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta, Widyaiswara Kepolisian Utama Tk. 1 Sespim Lemdiklat Polri Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan mantan Kadiv Tik Polri Irjen Pol Slamet Uliandi sebagai tersangka.
Listyo Sigit Cs diduga telah menyadap secara ilegal Presiden Prabowo, sejumlah menteri, tokoh politik, media, LSM, dan pengusaha.
Keempat jenderal disangkakan pasal berlapis. Pertama, Pasal 258 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara.
Kedua, Pasal 332 ayat (1) dan ayat (2) KUHP dengan ancaman pidana maksimal enam tahun penjara.
Ketiga, Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan ancaman pidana maksimal delapan tahun penjara.
Jenderal Listyo Sigit, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Eko Hadi Santoso kini sudah ditahan di Mako Brimob, Depok, Jawa Barat. Kendati, Irjen Slamet Uliandi belum ditahan karena kondisi sakit.