JAKARTA, Probusmedia — Komisi XII DPR RI meminta PT Pertamina (Persero) dan pemerintah mengungkap penyebab antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) di Bali.
Wakil Ketua Komisi XII DPR, Dony Maryadi Oekon meminta Pertamina menjelaskan kondisi pasokan secara transparan, mulai dari kecukupan stok hingga distribusi BBM ke stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Menurut Dony, antrean panjang tidak bisa dianggap sebagai persoalan teknis biasa. Sebab, Pemerintah dan Pertamina perlu memastikan penyebab gangguan berdasarkan data agar masyarakat tidak terus terdampak.
“Jangan sampai masyarakat terus dihadapkan pada antrean panjang hanya untuk mendapatkan BBM. Pemerintah dan Pertamina harus dapat menjelaskan secara transparan apa yang sebenarnya terjadi,” kata Dony, Sabtu (17/10/2026).
Dony mengatakan, evaluasi perlu mencakup perencanaan kebutuhan BBM, ketersediaan stok, jadwal pengiriman, hingga pengawasan penyaluran di daerah.
Dia juga meminta pemerintah memastikan apakah antrean terjadi akibat keterbatasan stok, keterlambatan distribusi, atau kurangnya antisipasi terhadap peningkatan permintaan.
“Ini harus dijawab dengan data dan langkah penyelesaian yang konkret,” ujarnya.
Dony memberi perhatian khusus terhadap Bali yang menjadi salah satu destinasi pariwisata utama Indonesia.
Menurut dia, kelancaran pasokan BBM di wilayah tersebut berpengaruh terhadap mobilitas warga, transportasi wisata, distribusi logistik, dan kegiatan usaha.
Dia mengatakan gangguan distribusi energi berpotensi menghambat perjalanan wisatawan dan operasional pelaku usaha yang bergantung pada ketersediaan BBM.
“Untuk wilayah strategis seperti Bali, persoalan antrean BBM tidak bisa dianggap biasa,” kata Dony.
Dia meminta Pertamina menyiapkan sistem antisipasi yang mampu merespons lonjakan permintaan maupun gangguan rantai pasok.
Menurutnya, ketersediaan stok penyangga dan mekanisme penanganan di lapangan juga perlu dipastikan berjalan efektif.
“Pertamina harus memiliki sistem antisipasi yang benar-benar berjalan,” ujarnya.
Dony turut mendesak Pertamina Patra Niaga, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), serta Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM mengevaluasi distribusi BBM di wilayah terdampak.
Evaluasi tersebut, menurut dia, perlu meliputi kondisi pelayanan SPBU, kecukupan stok di terminal BBM, serta ketepatan jadwal pengiriman ke masing-masing daerah.
Dony menegaskan, pernyataan bahwa stok BBM aman harus dibuktikan dengan kemudahan masyarakat memperoleh bahan bakar.
Pasalnya, ketersediaan cadangan di terminal belum cukup menjamin kebutuhan masyarakat terpenuhi apabila penyaluran ke SPBU masih mengalami kendala.
“Jangan hanya menyampaikan bahwa stok BBM aman, sementara masyarakat masih harus mengantre panjang di SPBU,” tegasnya.
Dia menambahkan, keberhasilan distribusi BBM harus diukur dari kemampuan memasok bahan bakar kepada masyarakat secara tepat waktu dan dalam jumlah memadai.
Dony, yang mengikuti kunjungan kerja Komisi XII DPR RI ke Bali pada Jumat (9/10/2026), mengatakan persoalan tersebut menjadi perhatian dalam fungsi pengawasan DPR.
Dia memastikan akan memantau perkembangan distribusi BBM di Bali maupun daerah lain yang mengalami masalah serupa.
“Kami ingin melihat perbaikan nyata, bukan sekadar laporan administratif atau janji normalisasi pasokan,” kata Dony.