JAKARTA, Probusmedia — Persentase penduduk miskin di Jakarta menunjukkan tren penurunan menjadi 3,96 persen pada Maret 2026. Meski begitu, jumlah warga yang masuk kategori miskin mencapai sekitar 432.620 orang.
Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta, angka tersebut merupakan pertama kalinya tercatat di bawah 4 persen.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan angka kemiskinan pada Maret 2026 turun dibandingkan September 2025 yang tercatat sebesar 4,03 persen.
“Alhamdulillah, di bulan Maret kemarin baru pertama kali Jakarta itu persentase penduduk miskinnya di bawah 4 persen, yaitu 3,96 persen,” ujar Pramono dalam konferensi pers Realisasi APBD Triwulan III 2026 di Balai Kota Jakarta, dikutip Kamis (22/10/2026).
Selain angka kemiskinan, indikator ketenagakerjaan Jakarta mengalami peningkatan. Tingkat pengangguran perbuka (TPT) Jakarta tercatat sebesar 5,79 persen pada Mei 2026, sedangkan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) menjadi 66,05 persen.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga menyediakan sejumlah program perlindungan sosial, salah satunya bantuan pendidikan.
Bantuan tersebut melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) untuk mendukung keberlanjutan pendidikan siswa dan mahasiswa dari keluarga kurang mampu.
Selain itu, Pemprov DKI juga menyediakan bantuan biaya pendidikan di sejumlah sekolah swasta, akses layanan kesehatan, bantuan sosial, serta program rumah susun.
Setelahnya, Pemprov DKI berupaya meningkatkan keterampilan masyarakat agar memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan atau membuka usaha mandiri.
Salah satu program yang kini dijalankan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta adalah Mobile Training Unit (MTU).
Program tersebut menghadirkan pelatihan keterampilan langsung di lingkungan warga, mulai dari tata rias, menjahit, hingga pembelajaran bahasa asing.
Program itu merupakan kolaborasi dengan sekitar 214 perusahaan untuk memperluas peluang penyaluran tenaga kerja.
Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Chico Hakim, mengatakan upaya menekan kemiskinan perlu dilakukan secara berkelanjutan agar warga yang kondisi ekonominya telah membaik tidak kembali mengalami kemiskinan.
“Bantalan sosial seperti KJP, KJMU, dan pelatihan keterampilan harus terus berjalan agar warga yang sudah naik kelas tidak mudah kembali, sekaligus kita tetap fokus menekan ketimpangan,” ujarnya.
Bahkan, hingga kini Jakarta masih menghadapi tantangan ketimpangan ekonomi. Rasio Gini Ibu Kota berada di kisaran 0,435, sehingga pemerataan kesejahteraan masyarakat menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah.
Pemprov DKI Jakarta menyatakan akan terus melanjutkan sejumlah program, seperti perlindungan sosial, meningkatkan kualitas tenaga kerja, serta memperluas kesempatan ekonomi bagi pelaku usaha kecil.
Lebih lanjut, pemprov juga akan memantau data BPS secara berkala untuk mengevaluasi program sesuai kondisi masyarakat.