JAKARTA, Probusmedia — Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah membeberkan tiga opsi latar belakang sosok yang bisa dipilih Presiden Prabowo Subianto sebagai calon wakil presiden (wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Said, Prabowo dapat memilih calon wakil presiden dari internal koalisi pemerintahan, luar koalisi, maupun kalangan nonpartai politik seperti profesional, teknokrat, ulama, hingga budayawan.
Said mengatakan, ketiga opsi tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pemilihan sosok pengganti Gibran sepenuhnya menjadi kewenangan Prabowo sesuai mekanisme konstitusi.
“Karena presiden yang berwenang mengajukan calon, maka presiden pula yang memahami kebutuhan sosok wapres yang diinginkan oleh beliau,”
kata Said dalam keterangan tertulis, Jumat (13/11/2026).
Said menjelaskan, opsi pertama adalah memilih calon wakil presiden dari internal koalisi pemerintahan, termasuk kader Partai Gerindra maupun tokoh yang berada di lingkaran pemerintahan.
Menurut dia, memilih kader Gerindra memiliki keuntungan dari sisi stabilitas politik karena Prabowo telah memahami karakter dan loyalitas sosok yang akan mendampinginya.
Selain kader Gerindra, Prabowo juga dapat mempertimbangkan tokoh dari partai lain yang tergabung dalam koalisi pemerintahan.
Dalam menentukan pilihan tersebut, presiden dapat mempertimbangkan kekuatan politik partai di DPR maupun kemampuan teknokratis calon yang akan diajukan.
Opsi kedua, Prabowo dapat memilih sosok dari luar koalisi pemerintahan.
Said menilai, pilihan tersebut dapat menjadi langkah untuk memperkuat persatuan sekaligus memperluas dukungan politik, baik di DPR maupun di luar parlemen.
Kemudian, opsi ketiga adalah memilih calon dari kalangan nonpartai politik. Sosok yang dapat dipertimbangkan antara lain profesional, teknokrat, ulama, hingga budayawan.
Menurut Said, pilihan tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi pemerintahan.
Meski demikian, Said menilai sosok ideal pengganti Gibran sebaiknya berasal dari kelompok politik yang memiliki kekuatan besar di parlemen.
Dikatakan, calon tersebut juga harus mempunyai kecakapan dan rekam jejak di pemerintahan serta mampu membangun kedekatan dengan Prabowo.
“Sosok itu dari kelompok politik yang besar di parlemen, bahkan kalau perlu yang terbesar di parlemen, tetapi memiliki kecakapan dan rekam jejak di pemerintahan, sehingga pengalamannya bisa digunakan untuk membantu presiden menyukseskan pemerintahannya,” ujar Said.
Dia menekankan, wakil presiden mendatang tidak boleh menjadi pesaing atau menciptakan dualisme kepemimpinan dengan presiden.
Said mengatakan hubungan keduanya harus dibangun atas dasar kepercayaan dan pemahaman terhadap karakter kepemimpinan masing-masing.
“Namun, satu hal yang sangat penting, meskipun dari kelompok politik, tidak menjadi pesaing, atau matahari kembar kepemimpinan nasional, dan duet ini bisa kembali dalam satu pasangan pada pemilu 2029 agar jejak keberhasilan pembangunan lebih terasa oleh rakyat,” katanya.
Said juga berharap wakil presiden mendatang mampu melengkapi kepemimpinan nasional dengan membantu Prabowo memetakan persoalan strategis serta menawarkan solusi untuk jangka pendek maupun menengah.
“Sang wapres mampu melengkapi sisi kepemimpinan nasional, seperti membantu merumuskan peta masalah strategis, sekaligus memberikan way out buat presiden, baik dalam jangka pendek maupun menengah, namun tetap dalam kredo politik presiden,” tuturnya.
Menurut Said, kombinasi tersebut akan membuat pemerintah lebih fokus menyelesaikan persoalan mendasar masyarakat sekaligus menghadapi berbagai tantangan global.
Pengganti Gibran Dipilih MPR
Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka telah menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai wakil presiden. .
Said menjelaskan, berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden paling lambat 60 hari setelah kekosongan jabatan.
Wakil presiden dipilih dari dua calon yang diusulkan oleh presiden.
Dengan mekanisme tersebut, Said menilai proses pengisian jabatan wakil presiden merupakan bagian dari mekanisme pemerintahan, bukan rezim pemilu.
Dia memperkirakan Indonesia akan memiliki wakil presiden baru sebelum 12 Januari 2027.
Meski demikian, Said menegaskan keputusan akhir mengenai sosok yang akan diajukan kepada MPR sepenuhnya berada di tangan Prabowo.
“Namun semua itu berpulang ke presiden. Beliaulah yang paling paham apa yang dibutuhkannya. Setidaknya dari perjalanan dua tahun pemerintahan yang beliau pimpin, dan tantangan masalah yang harus diselesaikan ke depan,” kata Said.









