JAKARTA, Probusmedia — Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Bimantoro Wiyono meminta agar mekanisme penyadapan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan diatur secara ketat melalui izin dan pengawasan pengadilan.
Menurut Bimantoro, penyadapan bersinggungan langsung dengan hak konstitusional warga negara.
Dia menilai kewenangan tersebut harus memiliki dasar hukum, tujuan yang sah, serta mekanisme pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Hal itu disampaikan Bimantoro dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III DPR bersama Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri, Senin (16/11/2026).
Dalam rapat tersebut, Bimantoro mengingatkan bahwa perlindungan privasi warga negara dijamin dalam UUD 1945, antara lain melalui Pasal 28G ayat (1) tentang perlindungan diri pribadi dan rasa aman, Pasal 28F tentang hak berkomunikasi dan memperoleh informasi, serta Pasal 28J ayat (2) mengenai pembatasan hak asasi manusia berdasarkan undang-undang.
Dia mempertanyakan mekanisme perlindungan terhadap masyarakat yang tidak terkait tindak pidana, tetapi komunikasinya ikut terekam dalam proses penyadapan.
“Bagaimana mitigasi perlindungan terhadap masyarakat yang tidak terkait tindak pidana, tetapi komunikasinya ikut terekam? Ini harus menjadi perhatian. Jangan sampai data dan komunikasi pribadi masyarakat justru disalahgunakan atau bahkan diperjualbelikan,” kata Bimantoro dikutip Selasa (17/11/2026).
Selain perlindungan privasi, Bimantoro meminta penjelasan mengenai batas kewenangan penyadapan untuk kepentingan intelijen dan keamanan dengan penyadapan dalam proses penyelidikan maupun penyidikan.
Menurut dia, kedua kepentingan tersebut harus memiliki batasan yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.
Dia juga menyoroti potensi beberapa lembaga penegak hukum, seperti Polri, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), melakukan penyadapan terhadap objek perkara yang sama.
“Kalau satu objek perkara yang sama disadap oleh beberapa aparat penegak hukum, bagaimana mekanismenya? Apakah semuanya bisa melakukan penyadapan secara bersamaan? Ini harus dirumuskan agar tidak terjadi tumpang tindih dan penyalahgunaan data,” ujarnya.
Bimantoro menyatakan mendukung penerapan mekanisme izin pengadilan dalam pelaksanaan penyadapan.
Dengan mekanisme tersebut, penggunaan kewenangan penyadapan dapat dikontrol dan dipertanggungjawabkan.
Dia menegaskan, data komunikasi masyarakat merupakan informasi pribadi yang harus dilindungi dan tidak boleh digunakan di luar kepentingan hukum yang sah.
Menurut Bimantoro, pengaturan penyadapan yang transparan dan akuntabel juga penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.
“Kita tentu mendukung tugas Polri dalam menjaga keamanan dan melindungi masyarakat. Namun, kepercayaan publik harus dijaga. Jangan sampai kewenangan yang dimiliki justru menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat,” kata dia.







