Penulis
Fadel PrayogaEditor
Ponco SulaksonoJAKARTA, Probusmedia — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, penerapan e-voting dalam pemilu masih sebatas wacana yang perlu dikaji secara matang. Meski terdapat kemudahan dalam sistem e-voting, Tito mengingatkan adanya risiko keamanan.
Tito menjelaskan, salah satu persoalan yang dikhawatirkan adalah kemungkinan sistem diretas sehingga proses pemungutan suara dapat terganggu.
“Tapi kelemahannya, yang dikhawatirkan di antaranya takut adanya hacking. Kemudian ditembus sistem apa namanya itu, e-votingnya diganggu misalnya,” ujar Tito di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (15/9/2026).
Mantan Kapolri ini membandingkan risiko tersebut dengan sistem pemungutan suara manual yang proses penghitungan suaranya dapat disaksikan banyak orang secara bertahap. Menurutnya, mekanisme manual memberikan ruang bagi publik untuk melihat langsung proses penghitungan suara.
“Kemudian kalau manual, itu bisa dilihat banyak orang jumlahnya ya, suaranya dihitung bertahap. Kalau e-voting kan langsung dia, tanpa melalui perhitungan itu tingkat secara bertingkat,” katanya.
Tito juga mengingatkan adanya potensi moral hazard atau kecurangan apabila sistem e-voting diterapkan tanpa mekanisme pengawasan dan pengamanan yang kuat. Karena itu, menurutnya, pengalaman negara lain perlu dipelajari sebelum Indonesia mengambil keputusan.
“Ya, ada-ada wacana itu (e-voting). Tapi itu kan harus dibicarakan pemerintah, DPR, KPU, Bawaslu, DKPP, ya. Partai-partai politik, apakah mereka setuju atau tidak dengan wacana e-voting,” ungkapnya.
Tito mengatakan Indonesia dapat mempelajari pengalaman negara lain yang telah menerapkan e-voting dalam pemilu, salah satunya India. Ia menyatakan India relevan dijadikan bahan pembelajaran karena sama-sama merupakan negara dengan jumlah penduduk yang besar.
“Untuk studi banding misalnya di India. India itu juga sama negara besar, penduduknya banyak tapi juga melakukan e-voting,” ujarnya.
Ia menjelaskan, penerapan e-voting sebenarnya bukan hal yang sepenuhnya baru di Indonesia karena sudah digunakan dalam pemilihan di sejumlah tingkat desa. Namun, penerapannya masih dalam skala kecil sehingga belum dapat menjadi gambaran untuk pelaksanaan pemilu secara nasional.
“Dan kemudian, sebetulnya e-voting juga dilaksanakan di Indonesia sudah ada di beberapa tingkat desa, ya. Tapi dalam skala yang kecil,” kata Tito.
Selain itu, kata dia, Indonesia tidak hanya perlu melihat negara yang telah menggunakan e-voting, tetapi juga mempelajari alasan sejumlah negara maju memilih tidak menerapkannya.
Kajian dari kedua sisi tersebut dinilai penting agar keputusan mengenai sistem pemungutan suara tidak sekadar mengikuti perkembangan teknologi.
“Dan ada juga negara-negara yang nggak melakukan itu, negara-negara modern juga, negara maju ada juga yang nggak melakukan e-voting,” jelasnya.
Tito menambahkan, pemerintah belum mengambil keputusan mengenai penerapan e-voting pada pesta demokrasi lima tahunan itu karena pembahasannya masih berada pada tahap awal.
“Jadi kira-kira seperti itulah. Ini masih sebatas wacana, intinya adalah sebatas wacana baru, kita mau belajar dulu beberapa,” pungkasnya.