JAKARTA, Probusmedia — Presiden Partai Buruh Said Iqbal melontarkan kritik keras terhadap penetapan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2027 sebesar Rp6.136.000 per bulan. Hal ini karena angka UMP Jakarta tersebut lebih rendah Rp291.000 dibandingkan upah minimum kabupaten (UMK) Bekasi 2027 yang mencapai Rp6.427.000 per bulan.
Iqbal menilai kebijakan tersebut tidak mencerminkan tingginya biaya hidup di Ibu Kota, yang selama ini dikenal sebagai pusat perekonomian nasional.
Bahkan, ia mempertanyakan pertimbangan Gubernur Jakarta Pramono Anung yang menetapkan kenaikan upah lebih rendah dibandingkan Kabupaten Bekasi.
“Apakah hidup di Jakarta lebih murah daripada hidup di Bekasi? Kalau biaya hidup di Jakarta tinggi, mengapa kenaikan upah buruhnya justru lebih kecil? Menurut kami, keputusan Gubernur DKI ini menunjukkan keberpihakan pada kebijakan upah murah,”
ujar Iqbal di Jakarta, Sabtu (21/11/2026).
Ia kemudian membandingkan standar upah pekerja yang baru memasuki dunia industri di Kabupaten Bekasi dengan pekerja baru di Jakarta.
Menurutnya, pekerja pabrik panci di Kabupaten Bekasi memiliki acuan upah minimum Rp6.427.000, sedangkan pekerja di Jakarta hanya mengacu pada UMP sebesar Rp6.136.000 per bulan.
Padahal, Jakarta merupakan pusat aktivitas perbankan, kantor pusat perusahaan multinasional, hingga industri perhotelan berbintang lima.
Karena itu, Iqbal menilai besaran upah minimum Jakarta seharusnya mempertimbangkan tingginya kebutuhan hidup para pekerja.
Dari sisi daya beli, selisih upah Rp291.000 dinilai bukan angka kecil bagi buruh yang harus memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahkan, nominal tersebut hampir setara dengan pengeluaran listrik selama satu bulan dalam simulasi biaya hidup yang disampaikan Iqbal.
“Oleh karena itu, kami meminta Gubernur DKI Jakarta merevisi keputusan penetapan UMP 2027 dari Rp6.136.000 menjadi Rp6.427.000 per bulan, setara dengan UMK Kabupaten Bekasi,” kata Iqbal.
Untuk memperkuat kritiknya, Iqbal memaparkan simulasi pengeluaran bulanan seorang buruh yang tinggal di kontrakan dan
menggunakan sepeda motor untuk bekerja.
Biaya sewa tempat tinggal diperkirakan mencapai Rp1 juta hingga Rp1,5 juta per bulan, sementara cicilan kendaraan berkisar Rp700.000 sampai Rp1 juta.
Selain itu, kebutuhan bahan bakar dengan konsumsi dua liter per hari dapat menghabiskan sekitar Rp600.000 dalam sebulan.
Sementara itu, apabila sekali makan membutuhkan Rp25.000, buruh harus mengeluarkan Rp2.250.000 untuk memenuhi kebutuhan makan tiga kali sehari selama 30 hari.
Pengeluaran tersebut belum termasuk pulsa sebesar Rp150.000, kebutuhan mandi Rp100.000, listrik Rp300.000, dan iuran warga Rp100.000 setiap bulan.
Jika seluruh kebutuhan dihitung, total pengeluaran buruh dalam simulasi tersebut berkisar Rp5,2 juta hingga Rp6 juta per bulan.
Dengan pengeluaran mencapai Rp6 juta, pekerja yang menerima UMP Jakarta sebesar Rp6.136.000 hanya memiliki sisa uang Rp136.000.
Kondisi itu dinilai sangat memprihatinkan karena buruh masih harus memenuhi kebutuhan lain, termasuk pakaian, perlengkapan pribadi, dan kebutuhan anak.
“Kalau anak sakit atau motor yang dipakai untuk berangkat kerja rusak, dari mana buruh harus mengambil uangnya?” ujar Iqbal.









