JAKARTA, Probusmedia — Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) mengingatkan para politisi agar tidak hanya sibuk memikirkan kekuasaan dan kepentingan elektoral lima tahunan.
Ia menilai Indonesia membutuhkan pemimpin bermental negarawan yang mampu merancang masa depan bangsa dengan orientasi jangka panjang.
Menurutnya, perbedaan mendasar antara birokrat, politisi, dan negarawan terletak pada cara mereka memandang waktu serta tanggung jawab terhadap bangsa.
Pesan tersebut disampaikan JK saat menghadiri agenda Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Jakarta, Sabtu (21/11/2026).
“Kalau birokrat berpikir tahunan karena anggaran dan pekerjaannya dinilai setiap tahun. Politisi berpikir lima tahun karena setiap lima tahun dipilih atau tidak dipilih lagi. Tetapi negarawan berpikir tentang satu generasi,”
kata JK.
JK menyebut, para pemimpin partai politik harus memiliki visi yang melampaui kepentingan pemilu. Ia mengajak seluruh politisi untuk turut memikirkan arah dan masa depan Indonesia bagi generasi berikutnya.
“Saya ajak kita semua, di samping menjadi politisi, juga menjadi negarawan. Berpikir ke depan, bangsa ini mau ke mana,” kata JK.
Politikus senior Partai Golkar itu juga mengingatkan perbedaan pandangan politik tidak seharusnya menghalangi seluruh elemen bangsa untuk bekerja sama.
Sebab, setiap partai politik pada dasarnya memiliki cita-cita yang sama, yakni mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.
“Sebagai politisi tentu kita berbeda. Tetapi apa pun perbedaan cara berpikir, tujuan kita sama. Di situlah tempat kita bersatu,” katanya.
Di sisi lain, JK menyoroti sejumlah persoalan yang tengah dihadapi Indonesia, mulai dari tekanan ekonomi hingga dinamika geopolitik internasional. Tantangan tersebut juga diperberat oleh bencana alam serta persoalan dalam tata kelola pemerintahan.
JK menjelaskan, kondisi ekonomi dan pembangunan nasional dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yakni perkembangan geopolitik global, bencana alam, serta kebijakan pemerintah. Ketiga faktor tersebut memiliki dampak terhadap stabilitas ekonomi dan kehidupan masyarakat.
Menurut dia, konflik bersenjata yang terjadi di sejumlah kawasan dunia dapat mengganggu perdagangan internasional, aktivitas ekspor, hingga stabilitas ekonomi negara berkembang, termasuk Indonesia. Situasi tersebut membuat pemerintah perlu mengantisipasi dampak ketidakpastian global terhadap perekonomian nasional.
“Jadi, kalau ada krisis, bukan hanya karena pemerintah. Ada dua hal yang tidak bisa dikuasai pemerintah, yaitu faktor geopolitik dunia dan faktor bencana,” kata JK.









