JAKARTA, Probusmedia — PKS meminta polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak mengganggu jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Partai tersebut ingin Prabowo tetap fokus menjalankan program pemerintah agar pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal.
“Saat ini harus memberikan ketenangan sehingga semua program-program yang dijalankan itu mampu memberikan pelayanan yang optimal dan paripurna kepada masyarakat dan tidak boleh terganggu dengan masalah ijazah Wakil Presiden Saudara Gibran,” kata Wakil Sekretaris Jenderal Hukum dan Advokasi DPP PKS Zainudin Paru di Jakarta Selatan, Kamis (29/10/2026).
Ia menyebut, PKS ingin Prabowo tetap menjalankan tugasnya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dengan dukungan para menteri serta partai-partai koalisi.
Menurut Zainudin, keberhasilan program pemerintah merupakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia.
“Kami menginginkan agar Pak Prabowo tetap berdiri sebagai Presiden Republik Indonesia, menjalankan program-programnya dengan baik, dan semua program itu dijalankan oleh pembantu-pembantunya, oleh para menteri, didukung oleh partai koalisi,” ujarnya.
Zainudin berharap polemik ijazah Gibran dapat segera diselesaikan sehingga pemerintah bisa kembali berfokus pada agenda pembangunan.
“Itulah yang kami inginkan agar tidak boleh terganggu dan harus selesai tentang masalah ijazah Gate ini,” katanya.
Diketahui, MK tidak menerima gugatan yang diajukan Denny Indrayana dan sejumlah pihak terkait persyaratan pendidikan Gibran. MK menyatakan para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara tersebut.
Dalam pertimbangan putusannya, MK juga menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan Gibran memiliki ijazah atau dokumen kelulusan dari luar negeri yang setara dengan pendidikan SMA. Namun, MK tidak mendiskualifikasi Gibran karena yang bersangkutan telah dilantik sebagai wakil presiden.