JAKARTA, Probusmedia — Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo meminta Utusan Khusus Presiden, Hashim Djojohadikusumo menunda rencana pemindahan Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur.
Permintaan tersebut ditujukan kepada Utusan Khusus Presiden Hashim Djojohadikusumo agar rencana translokasi satwa langka itu dikaji terlebih dahulu.
Legislator Fraksi Golkar itu menilai, pemindahan Badak Jawa bukan perkara sederhana karena menyangkut kelangsungan hidup salah satu spesies paling langka di dunia.
Menurutnya, pemerintah harus mempertimbangkan berbagai risiko sebelum mengambil keputusan yang berpotensi berdampak terhadap keberadaan satwa yang terancam punah tersebut.
“Saya sangat mengkritisi cara dan waktunya. Jangan tergesa-gesa. Ini bukan seperti memindahkan kambing, ini memindahkan satwa paling langka di dunia,” ujar Firman di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Firman menjelaskan populasi Badak Jawa saat ini diperkirakan hanya tersisa sekitar 80 ekor dan seluruhnya berada di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon.
Kondisi tersebut membuat setiap kebijakan pemindahan harus dipertimbangkan secara cermat agar tidak membahayakan kelangsungan hidup spesies tersebut.
“Badak Jawa itu bukan milik Banten saja, bukan milik Jawa Timur saja. Badak Jawa itu milik Indonesia, milik dunia. Kita tidak boleh berjudi dengan 80 ekor yang tersisa ini,” ujarnya.
Firman menyebut terdapat sedikitnya lima risiko utama yang wajib dijawab pemerintah sebelum merealisasikan rencana pemindahan Badak Jawa ke Alas Purwo.
Kelima persoalan tersebut meliputi ancaman kematian selama translokasi, kesesuaian habitat, penyebaran penyakit, perburuan liar, hingga risiko genetik terhadap keberlanjutan populasi.
Risiko pertama adalah kemungkinan kematian Badak Jawa selama proses pemindahan berlangsung.
Ia mengingatkan satwa tersebut sangat sensitif terhadap stres sehingga proses penangkapan, pembiusan, hingga pengangkutan dari Banten menuju Banyuwangi berpotensi menimbulkan tekanan fisik.
Kedua, pemerintah harus memastikan kesesuaian ekosistem di Taman Nasional Alas Purwo sebagai habitat baru Badak Jawa.
Sejumlah aspek yang perlu diperiksa meliputi ketersediaan pakan sepanjang tahun, kualitas air, karakteristik tanah, serta keberadaan kubangan yang dibutuhkan untuk menunjang kehidupan satwa tersebut.
Risiko ketiga berkaitan dengan potensi penyebaran penyakit akibat perpindahan satwa dari satu kawasan ke kawasan lainnya. Badak Jawa yang dipindahkan berisiko membawa penyakit ke habitat baru, sekaligus terpapar penyakit yang sebelumnya tidak ditemukan di kawasan Ujung Kulon.
Karena itu, Firman meminta pemerintah menyiapkan pemeriksaan kesehatan menyeluruh, sistem karantina yang ketat, serta kajian epidemiologi sebelum proses translokasi dilaksanakan.
Keempat, ia menyoroti potensi konflik dengan manusia dan ancaman perburuan liar di kawasan Alas Purwo. Mengingat tingginya nilai cula badak di pasar gelap, pemerintah harus memastikan sistem pengamanan di habitat baru benar-benar mampu melindungi satwa tersebut dari aktivitas perburuan ilegal.
Sementara itu, risiko kelima menyangkut kondisi genetik dan kemampuan reproduksi Badak Jawa yang akan dipindahkan.
Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut, Firman mendesak pemerintah menunda pelaksanaan translokasi sampai seluruh aspek kesiapan dapat diukur dan dipertanggungjawabkan.
Selain penundaan, Firman meminta pemerintah membentuk tim kajian independen yang melibatkan berbagai disiplin ilmu dan unsur masyarakat. Tim tersebut perlu terdiri dari pakar badak, dokter hewan, ahli genetika, ahli ekologi, serta perwakilan masyarakat lokal.
Seluruh proses penelitian dan hasilnya harus disampaikan secara transparan agar masyarakat dapat mengetahui dasar ilmiah di balik kebijakan pemindahan satwa langka tersebut.
“Kajiannya harus mengikuti standar IUCN, harus transparan, dan harus dibuka ke publik. Jangan kajian tertutup yang hanya untuk melegitimasi proyek,” ujarnya.
Sebagai alternatif, Firman menawarkan skema pemindahan secara bertahap dengan mengutamakan persiapan habitat dan sistem perlindungan. Pada tahap pertama, pemerintah diminta mempersiapkan kawasan Alas Purwo selama dua hingga tiga tahun.
Selanjutnya, apabila hasil penelitian menyatakan lokasi tersebut layak, pemerintah dapat mempertimbangkan uji coba pemindahan satu hingga dua ekor Badak Jawa jantan.
Proses tersebut harus disertai pemantauan intensif selama satu hingga dua tahun untuk memastikan satwa mampu beradaptasi dengan lingkungan barunya.
Tahap berikutnya baru dapat dilakukan apabila hasil evaluasi menunjukkan proses pemindahan berjalan aman dan tidak mengancam keberlangsungan hidup Badak Jawa.
Dengan demikian, pemerintah tidak boleh menambah jumlah satwa yang dipindahkan sebelum keberhasilan tahap awal benar-benar terbukti.
“Lebih baik kita terlambat dua tahun karena kajian yang matang, daripada kita terburu-buru dan kehilangan satu ekor Badak Jawa pun. Kalau sampai gagal, Indonesia akan dicatat sejarah sebagai negara yang membuat Badak Jawa punah,” katanya.







